RUU Perbankan

Keputusan Mediasi Perbankan Harus Final dan Mengikat

Kamis , 07 Feb 2013 08:36 WIB
  
  
A+ | Reset | A-

Skalanews - Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk Felia Salim berharap, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan, keputusan mediasi perbankan adalah bersifat final dan mengikat.

"Untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan," ujar Felia Salim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI terkait dengan pembahasan RUU Perbankan di Jakarta, Rabu (6/2).

Dengan demikian, kata dia, keputusan tersebut tidak dapat diajukan kembali melalui jalur pengadilan.

Adapun dasar pertimbangannya adalah transaksi perbankan merupakan transaksi yang bersifat khusus yang belum tentu dapat dipahami dengan baik oleh semua ahli hukum, katanya.

Oleh karena itu, lanjut Felia sengketa transaksi perbankan sebaiknya dilakukan oleh pihak kompeten terkait dengan hukum perbankan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

"Final dan binding dari mediasi perbankan dapat dimintakan banding ke pengadilan niaga karena sesuai dengan sifat dari pengadilan niaga," ujarnya menegaskan.

Terkait dengan bentuk badan hukum, dia memandang perlu harmonisasi dalam hal pengaturan kepemilikan tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan negara lain yang berlaku ketika bank yang berkedudukan di Indonesia membuka anak perusahaan/kantornya di luar negeri.

Untuk itu, menurut dia, perlu dipertimbangkan pemberlakuan multiple license bagi bank umum yang kepemilikannya dimiliki oleh warga negara atau badan hukum asing.

Selain itu, kata Felia, pengecualian rahasia bank yang semakin luas dalam RUU Perbankan dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan nasabah dan pengalihan simpanan ke bank-bank di luar negeri.

"Perlu ada pengaturan pengecualian rahasia bank yang tersentralisasi dalam satu ketentuan. Harus ada definisi penyimpan dan simpanannya sehingga tidak menimbulkan multitafsir atas definisi tersebut dikemudian hari termasuk masalah penafsiran kata “dan” maupun "atau".

Mengenai transfer dana, Felia menambahkan, dalam RUU perbankan, jelas mengatur bahwa salah satu kegiatan usaha bank adalah menyelenggarakan kegiatan jasa pembayaran termasuk transfer dana.

Maka, lanjutnya, perlu ditambahkan dalam RUU Perbankan, yaitu apabila terdapat badan hukum bukan bank yang melakukan kegiatan tersebut, harus dilakukan bersama-sama dengan bank dan dalam batas limit transaksi tertentu sehingga penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) dalam lalu lintas pembayaran dapat lebih terproteksi dan juga melakukan pengawasan terhadap sistem lalu lintas pembayaran.

Di samping itu, menurut dia, pengaturan prinsip kehati-hatian belum memberikan batasan yang jelas mengenai kualifikasi tindakan Bank yang telah memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, ketentuan bahwa Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank perlu untuk ditambahkan penjelasan yang cukup, untuk menghindari pemahaman yang keliru dari ketentuan tersebut.

"Perlu dikaji juga keselarasan RUU ini dengan ketentuan UU PT yang memungkinkan PT, termasuk bank, dapat mengambil penentuan bisnis dalam kegiatan operasionalnya," katanya.

Sebaiknya, kata dia, diatur di dalam pasal tersendiri penafsiran secara tegas dan jelas mengenai prinsip kehati-hatian. (bus/ant)

Komentar facebook