DPR Nilai Peraturan KPU Soal Caleg Menyimpang

Kamis , 11 Apr 2013 07:58 WIB
  
  
A+ | Reset | A-

Skalanews - Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto berpendapat isi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalegan, banyak yang tidak sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg).

Salah satu konten yang tidak sejalan itu, jelas Yandri, terkait dengan pencalonan seorang kepala desa (Kades). Di mana dalam PKPU No.7/2013 pada Pasal 19 huruf I angka 4, mensyaratkan Kades dan perangkat desa harus mengundurkan diri jika menjadi calon legislatif (Caleg).

"Padahal di dalam UU No.8/2012 Pasal 51 ayat 2 huruf H, tidak memuat aturan bagi kades harus mengundurkan diri. Jadi buat saya, KPU harus merevisi PKPU No.7/2013 itu, karena bertentangan dengan semangat UU No 8/2012," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/4).

Dengan adanya peraturan itu, Yandri menilai KPU telah menutup partisipasi warga negara dalam berpolitik. Peraturan tersebut pun dinilainya sebagai suatu peraturan yang dzalim, sebab KPU seharusnya melaksanakan UU, bukannya malah membuat UU baru.

Hal kedua yang dipertanyakan oleh Yandri dalam PKPU tersebut, yakni soal masalah kuota 30 persen keterwakilan kaum perempuan, yang wajib dipenuhi oleh setiap partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 di setiap daerah pemilihan (Dapil), yang juga terdapat di dalam PKPU tersebut.

Terkait persoalan kuota perempuan ini, Yandri menilai KPU telah menimbulkan diskriminasi gaya baru.
Pasalnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengkhawatirkan peraturan tersebut bisa menggugurkan hak kaum laki-laki yang telah mendaftarkan diri sebagai Caleg.

"Jangan sampai selama ini kita memperjuangkan hak-hak perempuan yang terdiskriminasi, tetapi menimbulkan diskriminasi gaya baru. Masa perempuan enggak ada yang daftar, terus laki-laki itu gugur gara-gara perempuan. Enggak boleh dong," kata Yandri menegaskan.

Kemudian yang terakhir terkait dengan ijazah, dimana Yandri menilai seharusnya KPU menerima ijazah perguruan tinggi yang diserahkan oleh Caleg, ketika KPU menerima berkas DCS dari Parpol. Bukannya ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Karena, jelas tertuang di dalam UU No.8/2012 tentang Pileg, tepatnya di Pasal 51 ayat (2) huruf B, jelas tercantum bahwa yang harus dilampirkan oleh masing-masing Caleg adalah ijazah terakhir, bukan ijazah SMA," kata Yandri mengingatkan.

Oleh sebab itu, Yandri sekali lagi menegaskan bahwa KPU harus melakukan revisi terhadap peraturan yang mereka keluarkan tersebut. Tujuannya adalah agar Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 nanti tidak menimbulkan suatu pertentangan lebih lanjut.

"Saya harap nantinya KPU membentuk peraturan yang lentur dengan semangat yang termuat di dalam UU. Jadi jangan sampai membuat PKPU yang melampaui UU, atau justru salah menterjemahkan UU," kata Yandri mengimbau. (Risman Afrianda/bus)

Komentar facebook