Kejagung Periksa Dirjen Tanaman Pangan Kementan

Undoro dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan benih PT Sang Hyang Seri (SHS) tahun 2008-2012.
Senin , 15 Apr 2013 18:41 WIB
  
  
A+ | Reset | A-

Skalanews - Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Undoro Kasih Anggoro, hari ini diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Undoro dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan benih PT Sang Hyang Seri (SHS) tahun 2008-2012.

Dari pantauan Skalanews.com di Gedung Bundar Kejagung, Senin (15/4), Undoro diperiksa sekitar enam jam, mulai pukul 10.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib.

Seusai pemeriksaan, kepada wartawan Undoro mengaku dicecar sekitar 20 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan itu seputar program benih bersubsidi, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU).

"Sampai saat ini dimintai penjelasan mengenai CBN, cadangan benih nasional dan subsidi," katanya, Senin (15/4).

Undoro sendiri enggan menjelaskan mekanisme penyaluran CBN dan BLBU. Sedangkan soal adanya rekayasa penentuan harga komoditi sehingga terjadi kemahalan harga, dirinya juga mengaku tidak tahu.

"Kalau itu ditanyakan ke kejaksaan bukan ke saya," cetusnya.

Dijelaskannya, pihaknya telah melakukan evaluasi atas proyek yang telah berlangsung sejak 2008 hingga 2012. "Tiap tim itu sudah bekerja, sekarang sedang dimintakan penjelasan. Hari ini saya diminta penjelasan sebagai Dirjen," pungkasnya.

Diketahui dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka, yakni  Direktur Utama PT SHS, Kaharuddin berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-16/F.2/Fd.1/02/2013, tanggal 08 Februari 2013,

Kedua yakni S Karyawan PT SHS berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-17/F.2/Fd.1/02/2013, tanggal 08 Februari 2013;

Serta H, Manajer Kantor Cabang PT SHS Tegal berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-18/F.2/Fd.1/02/2013, tanggal 08 Februari 2013.
    
Pengadaan benih yang dimaksud dalam kasus ini yaitu untuk keperluan program benih bersubsidi CBN dan BLBU.

Bukti tindak pidana korupsi itu, berupa rekayasa proses pelelangan/tender memenangkan PT SHS, Biaya Pengelolaan CBN sebesar lima persen dari nilai kontrak tidak pernah disalurkan kepada Kantor Regional di daerah, dan rekayasa penentuan harga komoditi sehingga terjadi kemahalan harga. (Frida Astuti/ mvw)

Komentar facebook