Terdapat 17 Temuan BPK dalam Laporan Pelaksanaan APBN 2012

Selasa , 09 Jul 2013 15:01 WIB
  
  
A+ | Reset | A-

Skalanews - Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

"Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tahun 2012 harus diperiksa BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP 2012," kata Chatib, di Jakarta, Selasa (9/7).

Menkeu menyatakan hal itu dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2012 pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR, hari ini..

Opini BPK terhadap LKPP Tahun 2012 itu masih sama dengan opini LKPP tahun 2011, yaitu Wajar Dengan Pengecualian.

"Ada empat permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP Tahun 2012, salah satunya terkait penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial," katanya.

Penyebab lainnya adalah kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs yang belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan dan belanja serta terdapat permasalahan terkait SAL (Sisa Anggaran Lebih).

Satu penyebab lainnya adalah pemerintah belum menelusuri keberadaan aset eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional,red) yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

17 Temuan
Menkeu juga menyampaikan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2012, terdapat 17 temuan, termasuk empat permasalahan yang mempengaruhi kewajaran LKPP.

Pemerintah disebutnya telah merencanakan beberapa langkah untuk menanggapi temuan BPK itu, salah satunya untuk masalah penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

"Sehubungan dengan masalah pagu minus, kami akan melakukan pengendalian atas revisi DIPA secara memadai dengan memperbaiki aplikasi revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,red)," katanya.

Selanjutnya, untuk penganggaran belanja barang dan belanja modal yang tidak sesuai ketentuan dan penggunaan belanja pada 72 kementerian dan lembaga yang berindikasi kerugian negara, Kemenkeu akan mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan anggaran.

Sementara itu soal realisasi pembayaran belanja barang dan modal pada akhir tahun yang tidak sesuai ketentuan, pemerintah telah menerbitkan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan untuk akhir tahun.

"Disamping itu, kami akan menyusun peraturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Bank Garansi dan menyusun kebijakan akuntansi untuk realisasi belanja akhir tahun," katanya.

Standar Akuntasi Pemerintahan
Kemudian, Menkeu mengatakan, sehubungan dengan kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs yang belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan dan belanja, pemerintah akan memperhitungkan selisih kurs dalam penyajian pendapatan dan belanja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kemenkeu akan terus menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan serta melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA.

"Sedangkan untuk permasalahan SAL (Sisa Anggaran Lebih), pemerintah akan menelusuri perbedaan selisih antara catatan kas dengan fisik kas dan memonitor transaksi kiriman uang," kata Chatib.

Menkeu berharap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012 yang diajukan pemerintah kepada DPR dapat disetujui menjadi undang-undang. (Ant/DS)

Komentar Anda
Komentar facebook