Pemda Diminta Talangi Kekurangan Dana BLSM

instruksi dan SE Mendagri itu bisa dipergunakan dalam kondisi daerah tertentu yang warganya tidak terhitung sebelumnya.
Jumat , 19 Jul 2013 14:41 WIB
  
  
A+ | Reset | A-

Skalanews - Pemerintah tampaknya mulai keteteran dengan melonjaknya jumlah penerima kucuran program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di luar yang sudah diperkirakan pemerintah.

Pemerintah Daerah pun diminta menggunakan Dana Talangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutupi kekurangan dana dalam pengucuran BLSM yang sejatinya merupakan bentuk kompensasi pemerintah atas kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Instruksi itu tertuang dalam aturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Mendagri nomor 541/3674/SJ tanggal 15 Juli 2013 perihal Bantuan Untuk Keluarga Miskin di Luar Daftar Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Pusat itu. 

”Sudah kita buat aturannya kemarin. Cara penggunaan dana di luar BLSM pusat itu daerah boleh menganggarkannya dan menambah jika daerah menganggap ada yang harus ditambah,” kata Mendagri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Kamis (18/7).

Kata dia, instruksi dan SE Mendagri itu bisa dipergunakan dalam kondisi daerah tertentu yang meyakini bahwa warganya layak menerima BLSM namun tidak terhitung sebelumnya.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pemilihan jalan pintas dengan cara memotong nominal BLSM dan potongannya dialokasikan kepada pihak lain yang juga berhak menerima.

”Kalau ada di luar paket sekitar 15,5 juta kepala keluarga RTS (Rumah Tangga Sasaran penerima BLSM) itu kita harapkan partisipasi provinsi, kabupaten, dan kota. Jalan keluarnya bukan memotong nilai BLSM itu dan memindahkan ke yang lain, bukan!”

Dalam aturan yang diatur Kemendagri, dana talangan untuk BLSM boleh diambil dari APBD. Jika belum tertampung maka bisa dilakukan melalui APBD Perubahan dan jika tidak memungkinkan juga atau dalam arti APBD Perubahannya sudah terjadi maka bisa melalui peluncuran Peraturan Gubernur.

”Dibuat saja dulu nanti dipertanggungjawabkan di akhir. Jadi sudah ada jalan keluar semua.”

Gamawan menambahkan, dengan keluarnya Peraturan Gubernur atau pejabat berwenang lain di daerah, bisa dicairkan dana dari pos lain selain yang sudah ditentukan dalam APBD. ”Provinsi bisa bantu. Kalau ada partisipasi dari CSR (Corporate Social Responsibility) segala macam, silakan.” (Deddi Bayu/mvw)

Komentar facebook