Laporan Keuangan Dana Kampanye Wajib Dilaporkan Parpol

Sabtu , 20 Jul 2013 11:32 WIB
  
  
A+ | Reset | A-

Skalanews - Persoalan klasik yang selalu saja muncul terkait dengan keuangan atau dana dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), khususnya dalam kegiatan kampanye, adalah laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kampanye.

Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini bahwa laporan keuangan dana dalam satu kampanye, sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari suatu partai politik (Parpol).

"Serta bentuk tanggung jawab para kandidat dari suatu Parpol, kepada rakyat yang memilihnya. Inti dari adanya laporan itu adalah agar rakyat dapat memilih dengan rasional dan mengetahui seluk-beluk pendanaan kampanye," kata Titi melalui rilisnya, Jumat (19/7).

Titi mengakui, dana kampanye adalah salah satu hal penting dalam proses Pemilu. Dana itu diperlukan oleh Parpol dan kandidatnya agar dapat berkompetisi di dalam Pemilu. Tanpa adanya sokongan dana kampanye yang cukup, maka Parpol atau kandidatnya memang tidak akan dapat bekerja maksimal.

"Kebutuhan untuk kampanye pun sangat beragam dan tak terhingga. Akibatnya, dana yang dibutuhkan pun menjadi tidak terbatas pula. Itu belum dipengaruhi oleh sistem Pemilu dan metode kampanye yang digunakan oleh Parpol atau kandidatnya," kata Titi menjelaskan.

Namun itu tadi, laporan dana kampanye yang dipergunakan Parpol atau kandidatnya sangat diperlukan untuk menginformasikan kepada masyarakat. Bentuk laporan itu, jelas Titi, harus dapat menjelaskan dari siapa uang itu didapat, seberapa besar, digunakan untuk apa, dan diberikan pada siapa.

Titi pun menerangkan, bahwa prinsip yang harus diperhatikan dalam hal pelaporan dana kampanye itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini mengharuskan adanya kejelasan tentang sumber, aliran, serta adanya laporan dana kampanye yang jelas.

"Dengan demikian, rakyat sebagai pemilih yang memiliki hak menentukan pilihannya, dapat melakukan pemantauan dan pengawasan serta penilaian sendiri terhadap Parpol dan kandidat yang berlaga di dalam Pemilu," kata dia.

Perlu Diwajibkan
Guna meningkatkan transparansi, nilai Titi, perlu diwajibkan kepada Parpol dan kandidat calon anggota legislatif (Caleg), untuk memberikan laporan dana kampanye mereka, kepada lembaga penyelenggara Pemilu, dalam hal ini tentu saja pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ketentuan ini dapat dimasukkan dalam persyaratan sebagai peserta Pemilu. Dimana laporan dana kampanye harus dapat mencakup laporan rekening awal dan akhir kampanye, laporan neraca saldo, disertai daftar penyumbang dan pengeluaran yang dilakukan untuk kampanye," kata Titi.

Dengan memberi kewajiban untuk mengumumkan laporan dana kampanye seperti itu kepada para Parpol atau kandidatnya, maka masyarakat dapat memperoleh akses untuk memperoleh informasi mengenai berapa banyak sumbangan yang diterima, diberikan oleh siapa, dan untuk tujuan apa.

"Pengumuman tersebut harus menjadi tanggung jawab pemberi sumbangan maupun Parpol atau kandidat yang menerima sumbangan. Laporan itu juga harus dipublikasikan pada badan audit resmi dan masyarakat, paling tidak dalam bentuk ringkasannya," katanya. (Risman Afrianda/bus)

Komentar Anda
Komentar facebook