Korupsi BLBU di Dirjen Tanaman Pangan Seret Dua Tersangka

Sabtu , 20 Jul 2013 12:09 WIB
  
  
A+ | Reset | A-

Skalanews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I tahun 2012 pada Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.

Diduga PT Hidayah Nur Wahana (HNW) selaku pengadaan BLBU meliputi wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel dan Bangka Belitung dengan nilai kontrak Rp209.800.050.000

Dalam menyalurkan BLBU berupa padi lahan kering, padi hibrida, padi non hibrida dan kedelai tidak sesuai varietasnya dan kurang volume dalam realisasinya serta beberapa pelaksanaan yang fiktif.

"Telah menetapkan Dirut PT HNW inisial S sebagai tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, Sabtu (20/7)

Untuk memperkuat bukti penyidik sempat melakukan penggeledahan di rumah saksi Mahfudi Husodo di Jalan Koptu Berlian Rt.001 Rw.007 Kel. Tegal Gede Kec. Sumbersari Kab. Jember, Jatim.

Kantor PT HNW yang terletak di Griya Mutiara blok A/2 Baturejo Banguntapan, Bantul DI Yogyakarta dan rumah tersangka S di Perumahan Griya Mutiara Rt.006 Kec. Banguntapan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta juga tak luput dari penggeledahan. 

Dari ketiga tempat tersebut penyidik menyita dokumen-dokumen dan surat-surat yang dianggap perlu, benda bergerak maupun tidak bergerak.

"Dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup hingga akhirnya menetapkan Pimpro PT HNW inisial MH (Mahfudi Husodo) sebagai tersangka," terang Untung.

Dijemput Paksa
Sejak ditetapkan sebagai saksi hingga tersangka, Mahfudi Husodo dinilai tak kooperatif dan selalu mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik. Hingga akhirnya pada Kamis (18/7) lalu terhadapnya di tangkap di wilayah Jember, Jawa Timur.

"Tim penyidik membawa tersangka ke Kejaksaan Agung RI dan selanjutnya setelah di Kejaksaan Agung dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba cab. Kejagung RI dari tanggal 19 Juli sampai 7 agustus 2013 berdasarkan surat perintah penahanan no: print-14/F.2/Fd.1/07/2013 tgl 19 Juli 2013," pungkas Untung. (frida astut/bus)


Komentar Anda
Komentar facebook