DPRD Jatim Minta Kuota Kedelai Bulog Ditambah

Karena saat ini kedelai dikuasai para pedagang besar atau importir. Dari kebutuhan 120 ribu ton, Bulog hanya dijatah 20 ribu ton
Senin , 09 Sep 2013 17:09 WIB
  
  
A+ | Reset | A-

Skalanews - Maraknya aksi mogok produksi para pengrajin tahu dan tempe di sejumlah daerah akibat kelangkaan dan semakin tak terjangkaunya harga kedelai, mendapat perhatian dari Anggota DPRD Jawa Timur.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono, yang membawahi bidang perekonomian, mengaku mendesak pemerintah pusat untuk menambah kuota kedelai di Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu, ujarnya, perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan harga kedelai di pasaran.

Karena, tuding Agus, saat ini kedelai dikuasai para pedagang besar atau importir. Dari kebutuhan 120 ribu ton, Bulog hanya dijatah 20 ribu ton.

"Sehingga pemerintah tidak bisa mengendalikan harga," ujar politisi Partai Demokrat ini, saat dikonfirmasi, Senin (9/9).

Selain menambah kuota Bulog, pihaknya juga akan mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasi Harga Pokok Penjualan (HPP) kedelai.

Sehingga, para petani bisa kembali bergairah untuk menanam kedelai setelah ada kepastian harga.

Dituturkannya, saat ini banyak petani kedelai yang beralih menanam tanaman lain karena tak mau merugi akibat tak adanya kepastian harga.

Untuk memacu petani agar mau menanam kedelai lagi, kata dia, Komisi B juga akan mengupayakan alokasi anggaran subsidi untuk membantu kelompok tani kedelai.

Dana itu, kata dia, bisa digunakan di penanaman kedelai, ataupun untuk membantu permodalan koperasi pengerajin tempe dan tahu. "Kami juga akan meminta Menteri BUMN supaya mengintruksikan CSR perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk ikut membantu petani kedelai." (Wahyu/ mvw)

Komentar facebook