Yusril: Langkah Presiden Soal Perpu MK Tepat

Minggu , 06 Okt 2013 03:17 WIB
  
  
A+ | Reset | A-

Skalanews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) mengenai Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah tersebut dinilai tepat.

"Langkah Presiden SBY untuk mengeluarkan perpu untuk mengubah Undang-Undang (UU) MK adalah langkah yang tepat untuk atasi krisis yang melanda MK," kata Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Sabtu (5/10).

Ia menjelaskan, mustahil jika ada lembaga negara tanpa ada yang mengawasi. Yusri mengusulkan agar Komisi Yudisial (KY) kembali diberi wewenang mengawasi hakim MK seperti yang telah diatur UU, namun dibatalkan MK sendiri.

"MK memang berwenang menguji UU apa saja, termasuk menguji UU yang mengatur dirinya. Namun, MK harus menahan diri dan menjunjung tinggi etika agar tidak menguji UU yang berkaitan dengan MK sendiri. Tindakan seperti itu tidak etis," katanya melanjutkan.

Yusril menambahkan ada kesan kuat MK ingin menjadi superior. Hal tersebut terjadi sejak zaman kepemimpinan Jimly, sehingga setiap UU yang membatasi MK mau mereka batalkan. "Termasuk kewenangan KY untuk mengawasi hakim MK," katanya menegaskan.

Perpu tersebut, ia melanjutkan, hendaknya mengatur pencabutan kewenangan MK untuk mengadili perkara Pilkada, dengan masa transisi tertentu.

Dia mengharapkan jika nanti perpu sudah disahkan DPR menjadi UU, maka MK jangan lagi menguji UU yang mengatur dirinya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sedang menyiapkan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang (perpu) yang diantaranya akan mengatur persyaratan, aturan dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden merasa hal itu penting dilakukan karena sesuai dengan semangat UUD 1945. Presiden dalam waktu dekat akan meminta masukan dari DPR dan Mahkamah Agung. [mad/ant]

Komentar facebook