Antisipasi Sengketa Pemilu, MK Terbitkan Pedoman Beracara

Rabu , 25 Des 2013 17:39 WIB
  
  
A+ | Reset | A-

Skalanews -Dalam mengantisipasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Peraturan MK No.3 Tahun 2013 tentang pedoman beracara, yang menjadi landasan hukum bagi para pihak untuk mengajukan perkara PHPU dan beracara di MK, meliputi sengketa hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan ini disusun agar proses peradilan berjalan cepat dan sederhana (speedy trial) dengan tetap menjaga akuntabilitas putusan yang dijatuhkan.

"Berdasarkan jumlah dapil, jumlah Parpol di tingkat nasional, dan jumlah Parpol lokal dalam Pemilu 2014, diperkirakan keseluruhan permohonan PHPU pada Pemilu 2014 mendatang  sebanyak 422 perkara," kata ketua MK, Hamdan Zoelva, seperti dikutip dari dokumen 'REFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014', Rabu (25/12).

Seluruh perkara tersebut akan diputus paling lambat selama 30 hari kerja. Meskipun demikian, seluruh panitera pengganti siap siaga untuk menangani pendaftaran permohonan tersebut.

Untuk mewujudkan kelancaran pemberian pelayanan dan dukungan kepada hakim konstitusi dalam menangani perkara PHPU 2014, MK akan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Selain itu, MK telah memberikan bimbingan teknis hukum acara penyelesaian PHPU kepada Partai Politik, Penyelenggara Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kegiatan yang berlangsung sejak November 2013 tersebut akan berlanjut hingga Februari 2014. Bimbingan teknis tersebut diberikan untuk mengantisipasi potensi sengketa dalam Pemilu 2014 mendatang," ujar Hamdan. (Deddi bayu/buj)

Komentar Anda
Komentar facebook