Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:36 WIB
Pengalihan wewenang pengawasan perbankan sudah harus bergabung ke OJK mulai per 1 Januari 2013 mendatang, meski ada waktu transisi sampai awal 2014
OJK Ambilalih Pengawasan Perbankan dari BI pada 2013
Senin, 24 Oktober 2011 | 23:57 WIB
-
Skalanews - Wewenang pengawasan serta pengaturan lembaga perbankan yang selama ini dikuasai Bank Indonesia akan diambilalihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2013 mendatang. Pengalihan wewenang perbankan ini sesuai dengan UU-nya yang akan segera disahkan DPR RI pada pekan ini.  

"Untuk kesehatan perbankan dan sebagainya sudah bukan wewenang BI lagi. Jadi untuk posisi Deputi Gubernur atau posisi pengawasan perbankan sudah tidak diperkenankan lagi di BI, sama sekali. Mulai tanggal 1 Januari 2013 itu BI sudah dipotong fungsi pengawasan perbankannya,"tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis di Jakarta, Senin (24/10).

Diakuinya, mulai terhitung 1 Januari 2013, OJK akan mulai beroperasi melakukan tugas mengawasi lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang beroperasi di Indonesia. Selama ini wewenang itu diawasi oleh Bapepam dan Bank Indonesia. Pengambilalihan wewenang itu BI tidak bisa menolak atau menentang keputusan yang akan ditetapkan dalam undang-undang ini, karena memiliki kekuatan hukum yang tinggi

"Pengawasan perbankan sudah harus bergabung per 1 Januari 2013, meski ada waktu transisi sampai awal 2014," tegas anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Meski wewenang BI untuk mengawasi perbankan sudah dialihkan, namun lanjut Harry dalam UU OJK diatur pemberian kesempatan kepada BI untuk melakukan pengawasan langsung kepada perbankan jika bank itu ditengarai bisa mengganggu kebijakan moneter yang menjadi wewenang BI.

"BI bisa melapor ke OJK untuk memeriksa bank itu, namun sifatnya sementara," katanya.
Setelah UU OJK ini ditandatangani Presiden sekitar Nopember mendatang, Presiden wajib memilih sembilan nama untuk menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih tujuh anggota Dewan Komisioner OJK.

Kemudian, Pansel akan mengusulkan 21 orang ke presiden lalu presiden akan memilih minimal 14 orang untuk dipilih tujuh orang anggota Dewan Komisioner OJK, yang akan ditambah satu perwakilan dari BI dan Kemenkeu, sehingga totalnya menjadi 9 orang.

Harry memperkirakan, Pansel akan bekerja mulai pertengahan 2012, sehingga operasional OJK bisa mulai berjalan awal 2013, termasuk pemindahan pegawai dari Bapepam dan BI. (bus/*)