Sabtu, 18 November 2017 | 06:05 WIB
Polres Banjar Bongkar Jaringan Pengedar Obat Terlarang
Rabu, 5 November 2014 | 02:02 WIB
Narkoba -

Skalanews - Kepolisian Resor Banjar, Kalimantan Selatan membongkar jaringan pengedar obat-obatan terlarang jenis daftar G yang peredarannya dilarang dengan ancaman hukuman yang berat.

Kapolres Banjar AKBP Daru Cahyono di Martapura, Selasa, mengatakan pihaknya menangkap empat tersangka yang berperan sebagai bandar dan pengedar obat-obatan terlarang itu.

"Tiga tersangka berperan sebagai pengedar dan satu orang bandar yang menjual obat-obatan terlarang itu," ujarnya, didampingi Kasat Reserse Narkoba Juwarto.

Ia mengatakan pengungkapan jaringan pengedar obat-obatan daftar G berawal dari penangkapan satu pria berinisial MD (26) yang ditangkap di rumahnya Jalan Irigasi, Senin (3/11).

Dari tangan tersangka disita barang bukti obat daftar G jenis Carnophen sebanyak 4.800 butir dan kasusnya dikembangkan hingga tertangkap lagi tersangka berinisial AL (27).

Dari warga Jalan Ahmad Yani Km 17 Kelurahan Gambut itu disita barang bukti obat jenis Carnophen sebanyak 210 butir yang diedarkan tersangka kepada pembeli di kawasan setempat.

Penangkapan dua tersangka itu dikembangkan petugas dan akhirnya menangkap satu pengedar lain yang berinisial ESY (30) dengan barang bukti Carnophen sebanyak 1.000 butir.

Selanjutnya, atas informasi ketiga tersangka, petugas pada Selasa (4/11) dini hari, menggeledah rumah kosong di Jalan Jahri Saleh Kelurahan Surgi Mufti Kota Banjarmasin.

Rumah itu dihuni tersangka AJ (30) dan setelah petugas menggeledah ditemukan 20 kardus berisi obat keras jenis Carnophen?terdiri dari 4.000 boks atau sebanyak 400.000 butir.

"Empat tersangka sudah ditahan di sel mapolres untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan obat daftar G di sita karena akan dijadikan barang bukti dipersidangan," ujar Juwarto.

Ia mengatakan empat tersangka diancam hukuman berat karena telah melanggar pasal 197 juncto pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

"Ancaman hukuman pelanggaran UU tentang kesehatan tersebut yakni pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar," katanya. (ant/mar)