Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:36 WIB
Upaya mediasi yang ditawarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakpus menemui jalan buntu.
Sidang Gugatan Gedung Baru DPR Berlanjut
Senin, 23 Mei 2011 | 14:42 WIB
-
Jakarta - Sidang gugatan warga negara (citizen law suit) terhadap pembangunan gedung baru DPR dipastikan terus berlanjut, setelah waktu untuk melakukan mediasi yang diberikan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak membuahkan hasil.

Kuasa hukum penggugat Habiburokhman mengatakan, proses mediasi menemui jalan buntu karena pihak tergugat yang diwakili kuasa hukumnya, Johnson Rajagukguk, masih berkutat dengan efisiensi pembangunan.

"Sekarang kita tinggal tunggu saja rilis dari PN Jakarta Pusat untuk lanjut ke sidang perkara. Mungkin besok sudah kita terima," ujar advokat yang juga ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) Partai Gerindra itu.

Gugatan bernomor 144/PDT.G-2011/PN.JKT.PST diajukan oleh seorang karyawan BUMN FX Arief Puyono dan seorang advokat Adi Partogi Singal Simbolon. Sementara pihak adalah para politisi pendukung pembangunan gedung baru dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), termasuk Ketua DPR Marzuki Alie.

"Kemarin kita sudah diberikan waktu untuk mediasi dan hari ini mediasi sudah dinyatakan gagal," ujar Habiburokhman, Senin (23/5) di PN Jakpus.

Para penggugat berpendapat, pembangunan gedung baru DPR kendati biayanya sudah direvisi, merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan dasar Undang-Undang UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), para penggugat menyatakan  seharusnya DPR menunda pembangunan tersebut.

Habiburokhman berjanji akan menghadirkan beberapa bukti yang dinilainya janggal terkait pembangunan gedung baru tersebut. Sidang gugatan ini rencananya akan dilanjutkan minggu depan. (zhank's/Mon)