Sabtu, 18 November 2017 | 06:06 WIB
Korupsi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, diduga melakukan praktek suap.
KPK Cium Bau Suap Di Dinas Kependudukan Semarang
Kamis, 5 Mei 2011 | 18:29 WIB
-
SEMARANG - Sebagai institusi layanan publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, tercium bau korupsi, berupa praktek suap. "Masih banyak pengunjung memberikan uang kepada petugas administrasi di kantor tersebut," kata Wakil Ketua KPK, M. Jasin usai evaluasi supervisi pelayanan publik di wilayah Jawa Tengah, di Semarang, Kamis (5/5).

Karena itu, Ia meminta perlu dilakukan perbaikan terhadap pelayanan publik tersebut.
 Selain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jasin melanjutkan, perbaikan layanan juga mendesak dilakukan pada Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu serta Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang.

Ia menjelaskan, pada BPPT Kota Semarang tidak tersedia layanan informasi yang jelas tentang tarif dan lama pelayanan. Sementara pada Kantor BPN Kota Semarang, lanjut dia, masih ditemukan pengunjung memberikan uang bukan di loket pembayaran serta tidak dijalankan pengecapan tanda waktu penyelesaian layanan pada bukti penerimaan dokumen. "Kondisi ini tidak sesuai dengan rencana aksi yang sebelumnya sudah dibuat sendiri oleh BPN," katanya.

Meski demikian, kata dia, terdapat pula instansi layanan publik yang telah meningkatkan kinerjanya dengan cukup signifikan, seperti Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah mengaudit seluruh satuan kerja penyelenggara layanan publik secara reguler. Selain itu, menurut dia, perbaikan layanan juga telah dilakukan di kantor Imigrasi Semarang.

Ia menambahkan, supervisi terhadap instansi layanan publik ini tidak hanya dilakukan oleh KPK, namun juga melibatkan lembaga lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ia menuturkan, perbaikan tersebut bertujuan untuk mencapai layanan yang bebas suap serta mengedepankan kepuasan masyarakat.

"KPK hanya mendorong dan memberi saran. Perbaikan harus dilakukan sendiri oleh institusi yang bersangkutan," katanya. Evaluasi supervisi tersebut dihadiri oleh Gubernur Bibit Waluyo, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Edward Aritonang, serta bupati/ wali kota se-Jawa Tengah. [mad]