Kamis, 19 Oktober 2017 | 14:02 WIB
Korupsi
Semua akan tercatat. Yang lainnya, bisa dideteksi melalui potensi pajak dan mengetahui pendapatan. Misalnya orang dengan pendapatan sekian, lalu ada transaksi yang nilainya sangat besar
Cegah Korupsi, Transaksi Tunai Perlu Dibatasi
Kamis, 27 Oktober 2011 | 20:56 WIB
Ilustrasi -
Skalanews - Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah mengusulkan melakukan tindakan pencegahan korupsi dengan diberlakukannya pembatasan transaksi dengan pembayaran langsung tunai.

Ia mengatakan transaksi di atas Rp50 juta harus mempergunakan jasa perbankan. Hal itu untuk mempermudah pengusutan jika dikemudian hari dana-dana itu ternyata diketahui ada unsur tindak pidana korupsinya.

"Semua akan tercatat. Yang lainnya, bisa dideteksi melalui potensi pajak dan mengetahui pendapatan. Misalnya orang dengan pendapatan sekian, lalu ada transaksi yang nilainya sangat besar," ungkap Chandra di Jakarta Selatan, Kamis (27/10).

Untuk itu, Chandra mencontohkan dalam beberapa kasus, seperti uang suap sebesar Rp1,5 miliar ke pejabat Kemenakertrans yang ditaruh dalam kardus bekas duren. Ataupun penyerahan uang sebesar Rp6,6 miliar dari Artalyta Suryani (Ayin) ke Jaksa Urip Tri Gunawan dalam kaitan penanganan kasus korupsi BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim.

Dalam pengusutan kasus tersebut, diakui Chandra sebenarnya bisa dicegah dan akan mempermudah penanganannya kasus tersebut. "Hal itu tidak akan ada lagi kalau semuanya lewat transaksi perbankan," imbuhnya.

Apalagi, lanjutnya menjelang Pemilu mendatang, di mana perputaran uang akan sangat besar. Dalam kasus tersebut, jelas Chandra, di mana akan diletakkan satu bab yang mengatur masalah ini yang ada di dalam undang-undang sendiri atau digabungkan dengan UU Perbankan atau UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Namun menurut saya, ini perlu dikaji," ucapnya dengan berargumen. (Syamsud Dhuha/bus)