Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:39 WIB
Korupsi
Kejagung Ngaku Belum SP3 Kasus Korupsi Bank Bukopin
Kamis, 3 November 2011 | 20:20 WIB
-

Skalanews - Kejaksaan Agung menepis kabar soal keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pengering gabah pada Bank Bukopin yang diduga merugikan keuangan negara Rp76,3 miliar.

Hal itu diungkapkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arnold Angkouw, Kamis (3/11), di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. "Kasus itu belum di SP3," ujarnya.

Kabar keluarnya SP3 ini menyeruak karena sudah dua tahun lebih penyidikan kasus ini terkatung-katung tanpa penjelasan, setelah Kejaksaan menetapkan 11 tersangka pada Agustus 2008 silam.

Para tersangka itu dari Bank Bukopin sebanyak 10 orang, yakni ZK dkk, dan satu orang Kuasa Direktur PT Agung Pratama Lestari (APL), GN.

Menurut Arnold, penyidikan kasus ini agak sedikit terhambat karena ada beberapa jaksa penyidik yang sudah berpindah tugas. Namun, lanjut dia, sampai saat ini pihaknya masih  terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

"Tidak ada penghentian dalam kasus ini. Kita akan periksa, karena saya tahu kasus itu saat ditingkatkan ke penyidikan, saya menjabat sebagai jaksa penyidiknya," kilah Arnold.

Kasus itu bermula pada 2004 ketika Direksi PT Bank Bukopin memberikan fasilitas kredit kepada PT APL sebesar Rp62,8 miliar.

Kredit itu untuk membiayai pembangunan alat pengering gabah pada Divre Bulog Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 45 unit.

Namun fasilitas yang diterima tersangka GN (PT APL) ternyata dipergunakan tidak sesuai peruntukannya. Seharusnya yang dibeli merk Global Gea (buatan Taiwan) namun dalam kenyataannya mesin yang dibeli merk Sincui, yang ditempeli merk Global Gea. (buj)