Selasa, 19 September 2017 | 18:50 WIB
Kebijakan Publik untuk Berpihak pada Masyarakat Miskin
Kamis, 30 Mei 2013 | 00:41 WIB
ilustrasi -

Skalanews - Australian Agency for International Development (AusAID) bersama Rajawali Foundation Institute for Asia (RFIA) menyelenggarakan acara Asia Public Policy Forum 2013 yang berlangsung dari 28 -30 Mei 2013

Forum akademik yang dihadiri kurang lebih 120 peserta dari dalam dan luar negeri ini untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, akademisi, dan perwakilan masyarakat guna membahas kebijakan-kebijakan publik. Terutama isu-isu sosial di kawasan Asia, seperti kemiskinan, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial.

Oleh karena itu, pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Jakarta ini mengangkat tema, Poverty, Inequality and Social Protection.

Seperti dikatakan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto bahwa kompensasi dari kenaikan harga BBM subsidi nanti, pemerintah akan memberikan kartu kepada masyarakat miskin sebanyak 15,5 juta orang yang akan dikirim pada 6 Juni 2013 nanti.

“Kartu berbentuk kartu kredit itu merekam semua data penerima bantuan. Bagi yang menerima kartu ini akan mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH),” kata Bambang dalam keterangannya tertulisnya, di Jakarta, Rabu (29/5)  

Adapun yang menjadi koordinator keseluruhan dalam pembagian dana kompensasi ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono dan PT Pos Indonesia bertugas mengirimkan kartu ini secara langsung.

“Sedangkan program BSM akan langsung ditangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan dibagikan melalui sekolah masing-masing,” tambah Bambang.

Menurut Pimpinan AusAID Foundation Indonesia, Jacqui de Lacy mengungkapkan, selama periode 2009-2014 pihaknya telah mengalokasikan dana 57 juta dolar Australia untuk mendukung perbaikan dan perluasan sistem perlindungan sosial di Indonesia.

“Program ini didasari hubungan yang kuat dengan pemerintah Indonesia untuk membentuk dan mempertahankan jejaring pengaman sosial yang terjangkau,” ujarnya.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan AusAID kepada TNP2K yang diketuai Wapres Boediono dalam mengembangkan pusat data terpadu. Bantuan ini diharapkan agar program perlindungan sosial dari kenaikan harga BBM nanti tepat sasaran.

“Basis data yang terpadu memang penting agar perlindungan sosial yang diberikan dapat menurunkan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Selain itu, mereka juga akan mendukung pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM),” ungkap de Lacy.

Sementara Direktur Rajawali Foundation, Agung Binantoro menambahkan, kegiatan forum ini bertujuan agar para pembuat kebijakan di Asia dapat berinteraksi dan berkomunikasi dalam memperkuat jaringan kebijakan. Hasil rekomendasi dari forum ini akan diserahkan kepada TNP2K, selanjutnya akan dilaksanakan oleh kementerian terkait.

“Bappenas akan berkoordinasi dengan TNP2K bersama perwakilan masyarakat dan organisasi internasional dalam penerapan rekomendasi rumusan ini,” pungkasnya. (bus)