Senin, 24 Juli 2017 | 13:39 WIB
Penyelesaian Konflik di Kawasan Hutan Tersisa 28 Kasus
Jumat, 7 November 2014 | 18:52 WIB
Siti Nurbaya Bakar: Penyelesaian konflik di kawasan hutan tersisa 28 dari 68 kasus yang masuk - [ist]

Skalanews - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebutkan kasus konflik pengukuhan kawasan hutan tinggal 28 kasus lagi. Dimana, sebelumnya pada masa menteri yang lalu telah menyelesaikan 40 kasus dari 68 kasus yang masuk.

Hal itu berkat adanya Nota Kesepakatan Bersama (NKB), yang telah ditandatangani oleh 12 kementerian/lembaga yang diprakarsai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Siti pun akan melakukan supervisi terhadap kasus kehutanan antara kementeriannya dan tim penegak hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Tahun 2010 telah melakukan ekspose (gelar perkara) tentang penggunaan kawasan hutan, termasuk indikasi-indikasi yang tidak prosedural," kata Siti di kantor KPK, Jakarta, Jumat (7/11).

Siti menambahkan, ekspose tersebut telah dilaksanakan di delapan provinsi, yaitu di Riau, Jambi, Jawa Barat (Jabar), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Selanjutnya, ungkap Siti, beberapa kasus hutan tanpa izin akan diselidiki. Demikian juga dengan kasus-kasus terkait usaha perkebunan di Kabupaten Sambas, Kalbar yang diindikasikan ada pelanggaran oleh 13 perusahaan.

Sementara itu terkait supervisi penataan usaha tambang, Siti mengklaim telah melakukan interaksi, koordinasi dan supervisi di 12 provinsi, yaitu Kepulauan Riau (Kepri), Sulawesi Selatan (Sulsel), Bangka Belitung (Babel), Jambi, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sultra, Sulteng dan Maluku Utara.

"Untuk itu para gubernur dan bupati yang menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) di kawasan konservasi telah disurati dan kami minta untuk segera mencabut IUP yang sudah diterbitkan itu. Tindak lanjutnya, ada 6 IUP dicabut, 2 direvisi, sisanya masih dikoordinasi untuk diselesaikan," jelas Siti.

Seperti diketahui, persoalan hutan merupakan prioritas KPK dalam mencegah tindak pidana korupsi.

?Lembaga yang dipimpin Abraham Samad cs itu telah menjembatani peraturan bersama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Bisma Rizal/bus)