Kamis, 19 Oktober 2017 | 14:02 WIB
Johan menegaskan pembatasan jumlah kerugian negara akibat korupsi yang dibatasi hanya Rp10 miliar ke bawah tidak menjadi masalah.
KPK Berharap DPR Perkuat Perannya
Selasa, 25 Oktober 2011 | 20:55 WIB
Juru Bicara KPK Johan Budi Sp (skalanews/Eddy Tarigan) -
Skalanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap DPR berkonsentrasi memperkuat peran KPK daripada mewacanakan pembatasan kasus koruptsi. Diharapkan DPR mempertegas kewenangan terkait penuntutan dan penyadapan KPK.

"Seperti yang kemarin sempat jadi perdebatan itu, masalah kolektif kolegial, soal masa jabatan antara yang satu tahun dan empat tahun, itu harus diatur lebih jelas. Juga soal penuntutan dan penyadapan KPK, jangan sampai dikurangi dan malah memperlemah KPK," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (25/10).

Wacana pembatasan penanganan kasus yang ditangani KPK sempat muncul. Jika harus menangani kasus dibawah Rp 10 miliar, Johan menuturkan pihaknya tidak keberatan.

"Itu bukan hal yang subtansial bagi kita. Kita banyak kok menangani kasus korupsi yang kerugian negaranya diatas 10 miliar, jadi tak masalah bagi kita," imbuh Johan.

Ia menegaskan pembatasan jumlah kerugian negara akibat korupsi yang dibatasi hanya Rp10 miliar ke bawah tidak menjadi masalah. Asal pelaku masih sesuai dalam UU KPK, termasuk penyelenggara negara dan atau penegak hukum.

"KPK mau tangani perkara suap yang nilainya berapa saja itu bisa, asal si penerima suap adalah termasuk penyelenggara negara atau penegak hukum," pungkasnya.[Syamsud Dhuha/Pay]