Kamis, 19 Oktober 2017 | 14:02 WIB
Dalam revisi itu itu juga nantinya akan dimasukkan usulan hukuman mati bagi para pelaku korupsi.
KPK Minta Pembatasan Nominal Korupsi Ditiadakan
Kamis, 3 November 2011 | 12:47 WIB
Ketua KPK Busyro Muqoddas -
Skalanews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas meminta pemerintah dan DPR menghapus pasal pembatasan nominal korupsi  dalam revisi UU Tindak Pidana Korupsi. Dengan menghapus pasal tersebut diharapkan ada gerakan perbaikan moral di kalangan pejabat.

"Kita keberatan batasan korupsi Rp25 juta, itu konsep lama. Misalnya korupsi daerah ada Rp5 juta. Kalau dihapuskan terjadi masifikasi dan demoralisasi," kata Busyro di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/11).

Busyro menuturkan Pemerintah menggandeng KPK dalam melakukan kajian revisi UU Tipikor sebelum diserahkan ke DPR. Pihaknya akan mengusulkan hukuman mati masuk dalam aturan tersebut.

"Kami harap ada efek jera, misal hukuman mati," jelas mantan Ketua KY ini

Seperti diketahui  revisi UU 31/1999 tentang Tipikor direncanakan masuk dalam  Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012. Kementerian Hukum dan HAM melibatkan KPK dalam menggodok revisi undang-undang ini sebelum dibawa ke DPR. [Syamsud Dhuha/Pay]