Sabtu, 18 November 2017 | 06:00 WIB
HSBC Dukung Langkah Pemerintah Permudah Izin Investasi
Kamis, 3 Agustus 2017 | 01:11 WIB
Ilustrasi: Kantor pusat HSBC - Istimewa

Skalanews - PT Bank HSBC Indonesia mendukung upaya Pemerintah RI untuk menyederhanakan proses perizinan bagi investor yang berminat berinvestasi di Indonesia, terutama untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah membuka ekonominya untuk investasi sektor infrastruktur, ini penting karena Indonesia punya lebih dari 17 ribu pulau yang perlu untuk saling dihubungkan agar meningkatkan daya saing," kata Presiden Direktur HSBC Indonesia Sumit Dutta dalam temu media di Jakarta, Rabu (2/8).

Ia mengatakan bahwa Indonesia setidaknya membutuhkan 400 miliar dolar AS untuk memenuhi pembangunan infrastruktur mulai dari bandara, pelabuhan, jalan raya, hingga ketersediaan energi.

Sumit juga mengapreasi peningkatan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/EODB) Indonesia menurut Bank Dunia dari 106 menjadi 91.

Ia percaya langkah-langkah yang saat ini dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan berbisnis dapat membawa EODB Indonesia ke peringkat 40. Sumit juga melihat bahwa upaya untuk mempermudah perizinan investasi juga dilakukan oleh pemerintahan di daerah.

Selain itu, Sumit juga menjelaskan kemampuan HSBC seperti penerbitan obligasi sampai manajemen risiko akan mendukung proyek infrastruktur. HSBC juga dapat memberikan solusi perdangangan dan pembiayaan yang inovatif bagi klien yang terlibat dalam proyek infrastruktur.

Berbagai layanan lainnya seperti 'tender advisory', tender, pelaksanaan dan 'maintenance' aset infrastruktur juga menjadi beberapa hal yang mampu didukung HSBC.

Sebagaimana diketahui, keinginan membangun infrastruktur perekonomian membuat pemerintah Indonesia mulai mempercepat langkah untuk mengundang investor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan segera menerbitkan paket regulasi yang mengubah cara memproses perizinan investasi. Paket kebijakan tersebut, kata Darmin, akan diumumkan berdekatan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2017.

Pemerintah akan membentuk satuan tugas di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan satgas bertanggung jawab menyelesaikan perizinan yang ada di lingkungannya.

"Kita tidak bisa lagi mempercepat perizinan investasi kalau pakai pola lama," kata Darmin.(ant/dbs)