Senin, 18 Desember 2017 | 13:54 WIB
Ini Alasan Perhimpunan Kreditur 7-Eleven Masuk Pemohon PKPU
Senin, 4 September 2017 | 21:35 WIB
PT Modern Sevel Indonesia atau 7-Eleven - [ist]

Skalanews - Kuasa hukum Perhimpunan Kreditur 7-Eleven, David ML. Tobing menyatakan, jika PT Modern Sevel Indonesia (MSI) memiliki utang terhadap puluhan anggotanya dengan total tagihan di atas Rp100 miliar.

Hal inilah yang menyebabkan David mengajukan tambahan kepengurusan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT MSI dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (4/9).

David menyebutkan banyaknya jumlah kreditor dan besarnya tagihan membuktikan proses PKPU PT MSI merupakan perkara yang tidak mudah dan mengandung tingkat kompleksitas yang tinggi.

"Sehingga berpotensi mengakibatkan terabaikannya hak-hak para kreditur dan menambah kerugian yang lebih besar, jika pengurusannya hanya dilakukan oleh seorang saja," ujarnya seperti dikutip dari keterangan persnya kepada skalanews.

Dirinya menambahkan, jika Anggota Perhimpunan Kreditur 7-Eleven mengajukan 3 orang Pengurus tambahan untuk bersama-sama dengan Noni Ristawati Gultom, SH. sebagai Pengurus dalam proses PKPU PT Modern Sevel Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Perkara No. 115/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt. Pst dimohonkan oleh PT Soejach Bali dengan piutang sebesar Rp1,8 miliar dan PT Kurnia Mitra Duta Sentosa dengan piutang sebesar Rp200 juta. Untuk pengurusan harta debitor, Para Pemohon mengajukan Sdr. Noni Ristawati Gultom, S.H. sebagai Pengurus.

David pun menjelaskan, bahwa tagihan Anggota Perwakilan Perhimpunan Kreditur 7-Eleven dinilai lebih besar ketimbang dua kreditur pemohon PKPU yang hanya sebesar Rp2 miliar.

Meski demikian, David menegaskan, kliennya berharap jalur restrukturisasi utang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menjadi solusi untuk meringankan kerugian kreditur.

Sebelumnya, dalam persidangan sendiri, David tiba-tiba berdiri dan mengajukan permohonan sebagai pemohon PKPU.

Dimana, para pemohon PKPU terhadap PT MSI adalah dua supplier makanan minuman, PT Soejach Bali dan PT Kurniamitra Duta Sentosa dengan total tagihan sebesar Rp2 miliar.

Sidang sendiri beragendakan penyerahan barang bukti dan perkara akan diputuskan Senin (11/9) mendatang.

"Mohon izin, majelis, termohon, dan pemohon. Kami kuasa hukum dari beberapa kreditur, 11 kreditur saat ini dan ada tagihan Rp70 miliar lebih. Mohon izin untuk menyerahkan surat ini, saya khawatir tidak sampai atau terlambat sampainya ke majelis," kata David di tengah ruang sidang.

Pernyataan David ini langsung mendapat penolakan dari pihak termohon, PT MSI, selaku pemegang lisensi 7-Eleven di Indonesia.

Nurbaini, pengacara dari kantor hukum Hotman Paris and Partners merasa keberatan dengan permohonan perhimpunan kreditur 7-Eleven.

"Kami keberatan majelis. Karena kan sudah ada termohon dan pemohon, kami juga sudah akui ada tagihan," kata Nurbaini.

Senada dengan termohon, pemohon juga keberatan dengan permohonan perhimpunan kreditur 7-Eleven.

Pasalnya, sidang sudah berjalan dan akan mencapai putusan. Nurbaini menyarankan agar para kreditur mengajukan PKPU setelah putusan.

Ketua majelis hakim, Titiek Tedjaningsih kemudian menanyakan administrasi, seperti barang bukti hingga surat kuasa kreditur. David mengatakan, pihaknya akan membawa barang bukti pada Selasa (5(9) besok. "Sudah enggak bisa. Ini kan kami sudah kesepakatan bahwa hari ini pembuktian terakhir," kata Titiek.

Titiek pun meminta surat kuasa dari perhimpunan kreditur 7-Eleven. Nurbaini dan Fitri Safitri, kuasa hukum pemohon, sempat keberatan jika hakim menerima surat kuasa tersebut.

"Karena saudara sudah hadir di persidangan, harus ada surat kuasa. Soal nanti (permohonan) dipertimbangkan atau enggak, urusan majelis. Surat sifatnya tidak resmi, hanya pemberitahuan saja," kata Titiek.

Setelah menyerahkan surat kuasa, David kembali memohon dapat membuktikan tagihan utang-utang 7-Eleven.

"Kalau misalnya nanti PKPU dikabulkan, saudara bisa bergabung dan enggak ada bedanya, enggak akan dirugikan serupiah pun. Tapi kalau permohonan PKPU ditolak, bisa saudara ajukan PKPU lainnya," kata Titiek.

Sebeumnya, David memohon penambahan pengurus untuk mengurusi harta debitur. Perhimpunan kreditur 7-Eleven mengajukan nama pengurus tambahan, yakni Uli Ingot Hamonangan Simanungkalit, Willing Learned, dan Verry Sitorus. Hal itu disebabkan karena besarnya tagihan kreditur kepada 7-Eleven.

Majelis hakim menyatakan, pihak perhimpunan kreditur 7-Eleven belum dapat memenuhi legal standing. Hakim pun menutup sidang dan menundanya pada agenda keputusan, Senin (11/9) mendatang. (Bisma Rizal/bus)