Selasa, 19 September 2017 | 18:37 WIB
Apakah Perusahaan Asuransi Bisa Dipailitkan?
Selasa, 4 Oktober 2016 | 17:30 WIB
ilustrasi -

Pertanyaan:
Saat itu tahun 2003, saya kepincut berinvestasi yang dicover produk asuransi yang ditawari oleh marketing perusahaan asuransi di Jakarta dan seharusnya sejak tahun 2008 saya sudah menerima hasil premi dan investasinya, tetapi kenyataannya sampai penghujung tahun 2016 ini tidak ada kejelasan soal premi dan investasi. Apakah Perusahaan Asuransi bisa diajukan Permohonan Pailit ?

Wanda Safarina
Jakarta Pusat

Jawaban :
Perlu Anda ketahui syarat permohonan pailit atas perusahaan asuransi, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayarann Utang (UU Kepailitan)  yang dapat mengajukan sepenuhnya adalah Menteri Keuangan.

Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan :
"Yang dimaksud dengan 'Perusahaan Asuransi' adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada MenteriKeuangan..dst."
 
Selain hal tersebut yang perlu dicermatia dalah Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), dimana peralihan kewenangan Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara formal Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi. Akan tetapi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pailit Perusahaan Asuransi memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (1.a) dan ayat (2.b) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentangPerasuransian, yang mengatur mengenai setiap perusahaan wajib menjaga solvabilitas dalam menjalankan usahanya agar dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pemegang polis.

Untuk itu sebagai referensi Anda, dapat membaca Putusan No.408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melawan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Demikian yang dapat Kami sampaikan.Terimakasih.

Dasar Hukum :
Undang-Undang No.37 tentangKepailitandanPenundaanKewajibanPembayaranutang
Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentangOtoritasJasaKeuangan
Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentangPerasuransian
Putusan No.408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015


Pringgo Sanyoto, SH
Kantor Kresna & Associates