Senin, 20 November 2017 | 18:55 WIB
Kasus Penipuan PT Geo Dipa Energy Cacat Hukum
Rabu, 11 Januari 2017 | 17:26 WIB
-

Skalanews - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus dugaan penipuan dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat, antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi.

Dalam sidang lanjutan kali ini, Rabu (11/1), mantan Direktur Utama PT Geo Dipa Energy, ET Samsudin selaku terdakwa membacakan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).‎

Dalam eksepsinya, kubu Samsudin menilai dakwaan JPU tak tepat sasaran. Pasalnya dalam dakwaan dikatakan perkara yang menjerat Samsudin terkait korporasi dan bukan individu.‎

"Dalam hal ini klien kami hanya melaksanakan tindakan-tindakan korporasi sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai seorang Presiden Direktur pada suatu badan hukum sesuai dengan kebijakan internal Geo Dipa,"‎ kata kuasa hukum terdakwa, Heru Mardjiarto.

Dan jika dalam tugasnya, sambung Heru, kliennya disangkakan melakukan tindak pidana penipuan 'Quod Non', maka secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban selaku pribadi.

Selain itu, dakwaan yang dibuat JPU juga dinilai sudah kedaluwarsa. Pasalnya kasus ini disidik oleh Bareskrim Polri sejak 22 Oktober 2002 sampai 5 Maret 2003. Sehingga penuntutan harusnya dilakukan pada 2015 bukan pada tahun 2016.‎

"Penuntut umum baru melimpahkan pemeriksaan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2016," sambungnya.

Selain itu, surat dakwaan juga dinilai kubu terdakwa tak dapat diterima karena disusun tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Penuntut umum dan penyidik juga dinilai salah dalam menerapkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Kesalahan prosedur yang dimaksud antara lain, proses penyidikan yang berlarut-larut serta tak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik ke penuntut umum. Kubu terdakwa juga menilai, kasus ini bukan ranah pidana namun perdata.

Kasus ini sendiri bermula dari sengketa perdata antara Geo Dipa dan Bumigas terkait pelaksanaan kontrak yang berprinsip pada suatu perjanjian hubungan keperdataan. Dimana jika ada pihak yang melanggar maka dianggap peristiwa cedera janji.‎

"Kami dan klien kami berpendapat bahwa sudah sepatutnya pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, sebab sesungguhnya permasalahan ini dalam lingkup perdata, sehingga masih terdapat cara lain untuk menyelesaikan permasalahan ini selain penggunaan hukum pidana," sambung kuasa hukum lainnya, Lia Alizia.‎ ‎(Frida Astuti/bus)‎