Sabtu, 18 November 2017 | 05:57 WIB
Kejagung Pastikan Kasus Buni Yani Murni Hukum
Jumat, 14 Juli 2017 | 20:51 WIB
Noor Rachmad -

Skalanews - Kejaksaan Agung menampik tudingan Buni Yani soal adanya permainan politik sehingga dirinya duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE terkait video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ditegaskan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad, persoalan yang dihadapi Buni Yani adalah murni hukum.

"Jaksa melihatnya itu pure masalah hukum. Oleh karena itu dibawa ke pengadilan," kata Noor di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (14/7).

Dipastikan Noor tak ada intervensi politik di kasus tersebut. Nantinya, sambung Noor, hakim yang akan memutuskan apakah Buni Yani terbukti bersalah atau tidak.

"Itu hakim yang menentukan, hakim kan independen. Hakim kan bebas tidak memihak ke siapapun sehingga nanti kan ketahuan," tutupnya.

Diketahui, usai eksepsinya ditolak hakim Pengadilan Negeri Bandung, Buni Yani menyebut kasusnya penuh dengan rekayasa.

"Bolak-balik kasus, susah mencari salah saya di mana, akhirnya P-21 juga naik ke ke kejaksaan prosesnya. Setelah P-21, bagaimana menyusun dakwaan, susah menyusun dakwaannya. Tetapi karena kejaksaan ini pimpinannya dipimpin oleh salah satu dari partai politik, saya sebutkan saja dari Partai NasDem, dan Partai NasDem yang pertama kali mendukung Pak Ahok menjadi Gubernur Jakarta, jadi sangat tidak ikhlas Pak Ahok tidak menang pemilu, tidak menang Pilkada, masuk penjara 2 tahun juga. Buni Yani harus masuk penjara juga," cetus Buni Yani. (Frida Astuti/bus)