Selasa, 22 Agustus 2017 | 06:30 WIB
Hindari Eksekusi, Terpidana Mati Manfaatkan Putusan MK
Jumat, 11 Agustus 2017 | 20:46 WIB
HM Prasetyo - [frida astuti/skalanews]

Skalanews - Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku pihaknya sedang mencari cara agar para terpidana mati bisa segera dieksekusi.

"Kita sedang kita pikirkan, kita juga pengen betul segera kita eksekusi, kenapa tidak," kata Prasetyo di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (11/8).

Terhambatnya proses eksekusi disebut Prasetyo karena para terpidana kerap menggunakan 'trik' untuk memperlambat proses tersebut. Contohnya, dengan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan pengajuan grasi.

Sebelumnya, MK dalam putusan No. 107/PUU-XIII/2015 menghapus berlakunya Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi terkait pembatasan waktu pengajuan grasi ke presiden. Artinya, MK membebaskan terpidana mengajukan permohonan grasi kapan saja.

"Tapi itu persoalannya ada aturan baru dari MK, grasi itu bisa lebih ‎dari sekali, bisa berkali-kali dan waktunya tidak dibatasi. Ini persoalan lagi," papar Prasetyo.

Disebut Prasetyo, tak menutup kemungkinan terpidana mati menjadikan putusan MK itu sebagai alasan untuk mengulur-ulur waktu eksekusi.

"Atau mereka melakukan jadi lagi pengendali dari balik penjara, LP, dengan ada perkara baru akan diproses hukum lagi, jadi masih bisa melihat matahari.‎ Malah bukan hanya melihat matahari, tapi bisa gunakan HP, itu mestinya dicegah," paparnya.

"Kita sudah sangat geram, untuk kita eksekusi," imbuhnya lagi.

Meski demikian, Prasetyo mengaku pihaknya tengah mencari cara untuk mensiasati putusan MK tersebut. "Yang pasti kita sedang berfikir putusan MK itu tidak berlaku surut," tutupnya. (Frida Astuti/bus)