Selasa, 22 Agustus 2017 | 06:36 WIB
Kuasa Hukum Korban Sebut First Travel Dzalim
Sabtu, 12 Agustus 2017 | 23:13 WIB
-

Skalanews - Aldwin Rahardian, kuasa hukum jemaah umroh dan agen menyebut PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah terang-terangan melakukan penipuan terhadap calon jemaah dan agen.

Aldwin dalam dialog bertema '‎Mimpi dan Realitas First Travel' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8) mengatakan, sudah lebih dari 1.250 korban dan agen yang memberi kuasa kepada dirinya. Dan biasanya modus yang dilakukan First Travel kepada masing-masing korban cenderung sama.

"Jadi kasusnya kurang lebih sama ya, periodesasi mulai 2015 mereka mendaftar, jadi jemaah-jemaah ini sudah dijanjikan beberapa kali berikut dengan tawaran-tawaran promo yang selalu berubah, misalnya mereka dapat promo 2017 untuk keberangkatan bulan November-Mei 2017," papar Aldwin.

Di saat itu pula, First Travel membuka promo-promo yang lain, seperti promo carter, ulang tahun dengan harga yang sangat murah yakni Rp8,9 juta hingga Rp14,3 juta.

"Dan pada masa itu, masa periode yang dijanjikan itu selalu terlewat tidak berangkat sampai akhirnya kalau mau berangkat harus di upgrade tambah mereka Rp1,5 juta,  tambah lagi Rp 2 juta sampai itu Rp21 juta," sambungnya.

"Itu sebenernya sudah masuk katefori penipuan, nah mereka itu sudah melunasi tapi juga tidak berangkat dan ini luar biasa. Jadi saya melihat kelihatannya ini ada indikasi penipuan dan penggelapan," imbuhnya lagi.

Menurut Aldwin, para jemaah dan agen tersebut sudah sangat bersabar, meski perjalanan umrohnya ke tanah suci Mekkah tidak terlaksana, namun mereka tetap menunggu karena selalu diiming-imingi oleh pihak First Travel.

"J‎adi pola ke jemaah 'ibu-ibu harus sabar mungkin ini ujian, selalu begitu, mungkin belum takdir, atau kemudian ini harus introspeksi jangan-jangan kita banyak salah, selalu dikatakan dalam tanda petik di nina bobokan atau ditenangkan oleh hal-hal begitu," bebernya.

Tak jarang untuk meyakinkan para jemaah, pihak First Travel menjanjikan akan memberi jadwal penerbangan, memberikan koper, namun tidak juga jadi berangkat.

"Kan ini kasian, dzalim ini sebetulnya. Pemerintah harusnya cepat respon tanggap mengantisipasi hal-hal ini. Sebetulnya sudah ada lap ke DPR kan 2015," pungkasnya.(Frida Astuti/dbs)