Kamis, 19 Oktober 2017 | 19:49 WIB
GB Undip: Bagaimana Mungkin Ajaran Agama Anti-Pancasila
Senin, 2 Oktober 2017 | 18:30 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi - [skalanews]

Skalanews - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Suteki menyebutkan, jika Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) mengandung pasal karet yang hanya menguntungkan pihak penguasa.

Hal itu sebagaimana pada pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilainya tidak masuk akal. Karena, ajaran khilafah adalah salah satu ajaran Islam.

"Bagaimana mungkin, ajaran yang berasal dari Asal Segala hal (Tuhan) dapat dikatakan anti-Pancasila?" katanya saat bersaksi dalam sidang Judicial Riview di Mahkamah Konstitusi (MK), Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/10).

Atas dasar itulah, Suteki menyebutkan, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat 4 huruf c tentang pemaknaan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, yakni atheisme, komunisme/marxisme-leninisme dan frasa "atau paham lain yang bertujuan mengganti Pancasila dan UUD 1945" menjadi pasal karet.

"(Karena) pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang dapat dengan bebas menilai dan menentukan apakah suatu ormas telah melanggar atau tidak," katanya.

Karena menjadi pertanyaan besar apakah ajaran atau paham dalam agama Islam dapat dikategorikan sebagai paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.

"Sebab jika Pemerintah memahami penyebaran ajaran agama di dalam Ormas sebagai bentuk kegiatan yang anti-Pancasila dan berpotensi menimbulkan persoalan disintegrasi kebangsaan, maka hal ini adalah logika yang tidak benar," jelasnya.

Sebab, penyebaran paham yang berlandaskan agama tidak mungkin menyalahi norma dan nilai Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tertuang pada sila ke-1 Pancasila. (Bisma Rizal/bus)