Sabtu, 18 November 2017 | 06:09 WIB
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Penyuap Helikopter AW 101
Jumat, 10 November 2017 | 19:52 WIB
PN Jaksel - [deni hardimansyah/skalanews]

Skalanews - Gugatan praperadilan tersangka dugaan suap pengadaan Helikopter AgustaWestland (AW) 101, Irfan Kurnia Saleh ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Hakim Kusno gugatan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri itu tidak beralasan secara hukum.

"Mengingat, seluruh petitum pemohon telah ditolak karena tidak beralasan hukum maka permohonan praperadilan juga harus ditolak seluruhnya," ujar Hakim Kusno dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

Hal itu sebagaimana, tim kuasa hukum Irfan mempermasalahkan penyelidik yang menangani perkara tersebut karena bukan berasal dari kepolisian dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Kemudian terkait dengan dalil putusan praperadilan atas nama mantan Ketua BPK Hadi Purnomo atas status penyidik KPK.

Hakim Kusno menegaskan, putusan itu telah dibatalkan putusan Mahkamah Agung sehingga putusan sehingga tidak bisa dijadikan alasan hukum.

Kemudian, tim pengacara Irfan juga menganggap penetapan tersangka tidak sah karena tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka.

KPK kemudian membeberkan bukti-bukti berupa Berita Acara Permintaan Keterangan sejumlah saksi, ahli dan dokumen yang menguatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan helikopter.

Dokumen tersebut meliputi surat kontrak kerja sama antara TNI Angkatan Udara dengan PT Diratama Jaya Mandiri, surat kontrak jual beli helikopter, hingga surat pernyataan pembatalan pembelian helikopter oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Irfan juga pernah dimintai keterangan di tingkat penyelidikan. Menurut hakim, bukti-bukti tersebut dapat dianggap memenuhi bukti permulaan yang mengarah ke tindak pidana.

"Dengan demikian, saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah menemukan bukti permulaan dan ada pemeriksaan atas pemohon berupa berita acara," kata Hakim.

"Sehingga penetapan tersangka oleh KPK telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan MK," lanjut dia.

Selain itu, pihak Irfan juga menganggap penetapan tersangka tidak sah karena tidak didahului dengan penghitungan kerugian negara.

Hakim dapat menerima tanggapan KPK yang menyatakan bahwa sebelum penetapan tersangka, telah ada pertemuan antara KPK dengan BPK yang juga dihadiri Polisi Militer TNI dan PPATK mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan helikopter AW 101 pada 30 Maret 2017.

"Karena permohonan praperadilan yang diajukan pemohon udah ditolak seluruhnya, maka pemohon harus dibebani biaya perkara," kata hakim Kusno. (Bisma Rizal/bus)