Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:25 WIB
Internasional
IMF Dukung Pemangku Kebijakan untuk Perkuat Fintech
Jumat, 13 Oktober 2017 | 16:39 WIB
Christine Lagarde - [ist]

Skalanews - Dana Moneter Internasional (IMF) mendukung keterlibatan pemangku kepentingan dalam penguatan kerja sama dalam bidang teknologi finansial (Fintech), yang semakin memiliki ruang dalam kegiatan ekonomi.

"Kami belum sepenuhnya yakin. Tapi penggunaan mata uang digital, model baru dalam intermediasi sektor keuangan dan kecerdasan aritifisial (AI), dapat mengubah cara kita bekerja," kata Ketua IMF, Christine Lagarde, di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB 2017 di Jakarta, Kamis (13/10).

Lagarde menyatakan, hal tersebut seusai bertemu perwakilan dari 40 negara berkembang dan institusi internasional di Washington, untuk membicarakan Fintech dan dampak perubahan teknologi kepada sektor finansial.

Ia menambahkan, banyak ide bermunculan mengenai Fintech serta diskusi mengenai seberapa nyata dampak yang dihasilkan, maupun penggunaan teknologi informasi yang unik ini.

"Pesan kami, akan memberikan kesempatan kepada bank sentral dan pemegang kepentingan untuk meraih dampak positif Fintech, serta tantangannya," ujar Lagarde.

Selain bertemu dengan pemangku kepentingan, Lagarde juga mengadakan diskusi dengan bank sentral utama, pimpinan industri, maupun inovator, untuk mendorong lahirnya regulasi terkait dan keterlibatan bank sentral.

"Kami percaya, sebagai individu maupun kelompok, telah memiliki kapasitas untuk memperkuat pemanfaatan teknologi dan masa depan ekonomi yang bermanfaat bagi semua. Untuk itu, pemangku kepentingan harus lebih lincah, bereksperimen serta saling bekerja sama," ujar Lagarde.

Saat ini, penggunaan Fintech dianggap bisa mendukung pembangunan kapasitas dan pengawasan kinerja ekonomi.

IMF juga telah mengeluarkan dua riset aktif mengenai mata uang virtual, dan Fintech, serta jasa keuangan.

Sebagai intitusi global, IMF menjadi platform ideal untuk saling bertukar informasi, membangun konsensus diantara pembuatan kebijakan, dan mengevaluasi dampak kebijakan internasional kepada domestik. (ant/tat)