Sabtu, 19 Agustus 2017 | 07:02 WIB
Korupsi
Fahri Hamzah dan Fadli Zon Masuk Catatan Penyidik Pajak
Selasa, 21 Maret 2017 | 01:56 WIB
Handang Soekarno - [tobasatu]

Skalanews - Dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah dan Fadli Zon masuk dalam daftar dugaan orang yang bermasalah terhadap pajak.

Sebab, kedua nama itu ada dalam nota dinas Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno.

Sebagaimana yang ditunjukan Jaksa KPK saat memeriksa Handang dalam persidangan kasus dugaan suap pengemplang pajak dengan terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/3).

Awalnya, jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa dokumen yang ditemukan dalam tas milik Handang. Dokumen tersebut berupa nota dinas yang dikirimkan kepada Handang tertanggal 4 November 2016.

Dalam nota itu tertulis berisikan jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Di dalam isi nota dinas yang diteken Handang itu, dijelaskan bahwa surat tersebut untuk kepentingan wajib pajak atas nama Syahrini.

"Iya, itu Syahrini yang artis itu," ujar Handang kepada jaksa KPK.

Kemudian, jaksa KPK menunjukan adanya dokumen dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp (WA) antara Handang dan ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan.

Dalam barang bukti tersebut, terdapat nama dua Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta pengacara Eggi Sudjana.

Menurut jaksa Moch Takdir Suhan ada dugaan nama-nama tersebut adalah wajib pajak yang punya persoalan.

"Tujuan jaksa menunjukkan itu, ada dugaan wajib pajak yang ditangani oleh Handang, melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dilakukan investigasi bukti permulaan," kata Jaksa Takdir.

Handang sendiri bertugas menangani persoalan pajak sejumlah wajib pajak, baik korporasi maupun pribadi.

Dirinya pun saat ini berstatus tersangka karena diduga menerima suap dari Mohan sebesar Rp6 miliar. Namun, baru dibayar Rp1,9 miliar dalam operasi tangkap tangan KPK.

Pemberian uang itu, diduga untuk  menyelesaikan sejumlah persoalan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Beberapa di antaranya terkait tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015. (Bisma Rizal/bus)