Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:28 WIB
Korupsi
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Cilegon
Kamis, 12 Oktober 2017 | 07:09 WIB
Tubagus Iman Aryadi (rompi tahanan KPK) - [antara/aprilia akbar]

Skalanews - KPK perpanjang penahanan Wali Kota Cilegon non aktif, Tubagus Imam Ariyadi atas kasus dugaan suap terkait izin pembangunan mall Transmart di Cilegon.

"Perpanjangan penahanan untuk tersangka dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan pembangunan Mall Transmart di Cilegon selama 40 hari," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di KPK, Jakarta, Rabu (11/10).

Selain itu, KPK juga memperpanjang penahanan tiga tersangka lainnya. Seperti, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira, Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo, dan pihak swasta bernama Hendry.

Perpanjangan ini terhitung sejak 13 Oktober sampai 21 November 2017.

Dalam perkara ini, KPK menduga Iman menerima suap Rp1,5 miliar terkait izin pembangunan Transmart di Kota Cilegon.

Suap ini diberikan oleh petinggi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti, Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo, dan Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Tubagus Dony Sugihmukti, dan Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro.

Dalam perkara ini, terdapat sebuah modus baru dengan berkedok CSR (corporate social responsibility) pada klub sepak bola di daerah tersebut.

Uang Rp 1,5 miliar yang berasal dari PT KIEC dan PT Brantas Abipraya ditransfer kepada rekening Cilegon United Football Club. Pengiriman uang itu tercatat sebagai donasi atau sponsorship.

Awalnya dua perusahaan pemberi suap tersebut kebingungan mengenai mekanisme penyerahan uang agar dapat disamarkan. Iman kemudian menyuruh agar uang dikirimkan ke rekening klub sepak bola.

Penyerahan dilakukan dua kali, masing-masing Rp 700 juta dari PT KIEC dan Rp 800 juta dari PT Brantas Abipraya. Dari semua uang yang dikirimkan ada yang benar-benar digunakan untuk kepentingan klub sepak bola. Namun, sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan Wali Kota Cilegon.

KPK menduga uang Rp1,5 miliar itu diberikan agar pemerintah Kota Cilegon memuluskan proses perizinan pembangunan Transmart. Salah satunya, terkait analisis dampak lingkungan (amdal). (Bisma Rizal/bus)