Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:41 WIB
Korupsi
Korupsi di PT Dok, Kejagung Tetapkan 4 Tersangka
Kamis, 12 Oktober 2017 | 17:02 WIB
Warih Sadono - [ist]

Skalanews - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (BUMN).

Korupsi tersebut dalam pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi tahun 2010 dengan nilai proyek nilai sebesar Rp179.928.141.879.

"Ada 4 penetapan tersangka. 4 itu terkait pengadaan tangki pendam fiktif di Jambi oleh PT Dok," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Warih Sadono di gedung bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (12/10).

Kasus bermula saat PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petro untuk melakukan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dengan nilai sebesar Rp179.928.141.879.

Dalam pelaksanaannya, PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan subkontrak kepada AE Marine, Pte. Ltd di Singapura dan selanjutnya merekayasa progress fisik (bobot fiktif) pembangunan tangki pendam.

Kemudian PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan transfer sebesar 3.963.725 dolar AS kepada AE Marine. Pte, Ltd namun, dalam pelaksanaannya tidak ada pekerjaan di lapangan/di lokasi.

Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk kekurangan pembayaran pembuatan dua kapal milik Pertamina kepada Zhang Hong, Pte. Ltd yang telah mempunyai anggaran tersendiri.

Kontrak antara PT DPS dengan Zhang Hong. Pte, Ltd tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa sehingga merugikan PT Dok dan Perkapalan Surabaya.

"Fiktif. Seolah olah ada pekerjaan dibikin kontrak tapi tak ada pekerjaan uangnya sudah dicairkan," sambung Warih.

Adapun empat tersangka tersebut yakni inisial MFA selaku mantan dirut utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya, inisial MY selaku mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

Insinyur IWYD mantan direktur produksi dan NST selaku mantan Direktur Keuangan.

"Sekitar 3 juta USD, hampir 4 juta USD," jawab Warih ditanya soal dugaan kerugian negara dalam proyek fiktif ini.(Frida Astuti/dbs)