Jumat, 24 November 2017 | 22:05 WIB
Korupsi
Jaksa Sebut Perusahaan Johannes Marliem Jadi Klien Rudi Alfonso
Jumat, 3 November 2017 | 22:05 WIB
ilustrasi -

Skalanews - Jaksa KPK mencecar Direktur Utama PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo, apakah mengetahui jika perusahaan milik Johannes Marliem menggunakan kantor advokat dan konsultasi hukum Alfonso and Partners.

"Apakah anda tahu PT Biomorf Lone Indonesia (Johannes Marliem) juga menggunakan jasa pengacara Rudi Alfonso," tanya Jaksa kepada Anang yang bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus atau Andi Narogong dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek e-KTP di pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11).

Anang pun menjawab, tidak tahu. "Tidak tahu," jelasnya. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada uang dari proyek e-KTP yang sengaja disisihkan untuk pengacara.

Sebagaimana pertanyaan Jaksa KPK kepada Anang yang dijawabnya tidak ada. "Namun saya menggunakan jasa konsultasi pak Rudi," jelasnya.

KPK sendiri mendapatkan bukti adanya transfer dana sebesar Rp 2 Miliar dari PT Quadra Solutions untuk kantor advokat dan konsultasi hukum Alfonso and Partners.

Rudi sendiri adalah Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Sebagaimana, dalam perkara ini ada dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Sedangkan PT Quadra Solutions adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), pemenang tender proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Rudy sendiri mengakui, jika baik dari pihak Quadra dan Biomorf mendatangi kantornya. "Memang saat penyelidikan (korupsi e-KTP) mereka datang, kita sebagai pengacara tidak boleh menolaknya," jelasnya saat dihubungi skalanews.

Rudy juga menegaskan, bahwa permintaan kedua perusahaan itu menjadi konsultan hukum bukanlah sebuah hal yang bermasalah. "Karena secara kode etik kita tidak boleh menolak orang datang untuk konsultasi," jelasnya.

Rudy sendiri sempat diperiksa KPK pada sebagai saksi bagi tersangka korupsi e-KTP, Markus Nari pada Rabu (1/11).

Pemeriksaannya bersamaan dengan mantan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai untuk tersangka yang sama. (Bisma Rizal/bus)