Sabtu, 18 November 2017 | 06:03 WIB
Korupsi
Miryam S Haryani Divonis 5 Tahun Penjara
Senin, 13 November 2017 | 13:52 WIB
Miryam S Haryani -

Skalanews - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani divonis dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menganggap Miryam terbukti bersalah memberikan keterangan palsu di persidangan.

"Menyatakan terdakwa Miryam S Haryani telah terbukti secara sah dan bersalah memberikan keterangan tidak benar dalam perkara korupsi," kata ketua majelis hakim Frangky Tambuwun saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11).

Pengakuan Miryam yang menyebutkan ditekan dan diancam penyidik KPK tidak terbukti. Ketika  dikonfrontir dengan 3 penyidik KPK yaitu Irwan, Ambarita Damanik, dan Novel, Miryam diketahui diberikan kesempatan untuk membaca, mengoreksi, memparaf dan menandatangani berita acara pemeriksaannya (BAP).

Hal itu juga diperkuat dengan  kesaksian ahli psikologi forensik yang menyatakan tidak ditemukan adanya tekanan dari penyidik dalam video pemeriksaan Miryam.

"Menimbang keterangan psikolog dalam persidangan bahwa tidak menemukan tekanan dalam pemeriksaan Miryam, karena pertanyaan pendek penyidik dan dijawab Miryam dengan panjang dan lebar. Ahli mengatakan dapat disimpulkan tidak ada tekanan dlm terperiksa. Akan tetapi jika dikaitkan observasi tersebut proses pemeriksaan (menyangkal) tekanan yang benar ada indikasi kebohongan yang diberikan terdakwa," urai hakim Anwar.

Majelis juga menyebut keterangan Miryam yang membantah soal penerimaan uang dari terdakwa kasus e-KTP Sugiharto adalah tidak benar. Dari fakta persidangan diketahui uang itu disebut diterima staf Miryam, dan diserahkan di rumah Miryam.

"Keterangan terdakwa Miryam yang membantah adalah berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Irman, Sugiharto, Yosep Sumartono, dan Vidi Gunawan. Miryam menerima uang sebanyak empat kali, USD 500 ribu, USD 100 ribu, Rp5 miliar dan Rp1 miliar di mana diantar ke rumah terdakwa Miryam di Tanjung Barat dan Rp1 miliar diserahkan Yosep pada asisten pribadi terdakwa. Sehingga bantahan itu tidak punya alasan hukum," jelasnya.

Atas fakta itu, Miryam dianggap  terbukti melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.(Bisma Rizal/dbs)