Sabtu, 25 November 2017 | 08:42 WIB
Korupsi
KPK Akui Putusan Miryam untuk Telusuri Aliran Uang e-KTP
Selasa, 14 November 2017 | 19:03 WIB
-

Skalanews - Putusan keterangan palsu yang menjerat Miryam S Haryani bakal menjadi babak baru dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dengan adanya vonis ini maka semakin memperkuat dugaan aliran uang e-KTP ke beberapa petinggi partai di DPR.

Sebagaimana, dalam keterangan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepada penyidik KPK, Miryam mengakui adanya jatah uang panas e-KTP yang mengalir ke beberapa pihak.

"(Untuk itu) fakta-fakta dalam BAP akan kami telusuri lebih jauh," kata‎ Febri saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Selasa (14/11).

Fakta-fakta tersebut diantara lain adalah pembagian uang untuk pimpinan, ketua poksi dan anggota Komisi II DPR antara lain, Chairuman Harahap, Agun Gunanjar, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, dan Teguh Juwarno.

BAP tersebut dicabut Miryam saat bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto. Miryam beralasan pengakuan itu disampaikan karena berada dalam tekanan penyidik KPK.

Sementara hakim yang mengadili menyatakan Miryam terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana Pasal 22 jo Pasal 35 UU Tipikor.

Selain itu, Miryam juga dinyatakan terbukti menerima uang sebesar  500.000 dolar AS, 100.000 dolar AS, dan Rp5 miliar dari Irman dan Sugiharto berkaitan proyek e-KTP.

Terkait pemberian tersebut, Febri menyebutkan, pihaknya akan  memelajari putusan majelis hakim yang diketuai Franky Tambuwun. Vonis tersebut bakal dipertimbangkan untuk memperkuat penangana perkara korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

"(Begitu juga) dugaan penerimaan uang dan aliran dana pada pihak lain juga akan dalami," katanya.

Seperti diketahui, Miryam divonis dengan hukum 5 tahun pidana penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Vonis ini diberikan karena dirinya memberikan keterangan palsu di Pengadilan ketika bersaksi untuk perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Miryam mengklaim, dirinya berada dibawah tekanan penyidik KPK ketika menjalani pemeriksaan atas perkara yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

Padahal, pengakuan Miryam terkait dengan beberapa aliran dana e-KTP dari Kemendagri ke anggota Parlemen agar pembahasan proyek yang mencapai Rp5,9 triliun itu lancar.

Selepas sidang vonis, Miryam tetap berkukuh tidak memberikan kesaksian palsu. Dia balik menuding penyidik KPK Novel Baswedan yang bersaksi palsu.

"Ada satu penyidik yang memberikan keterangan tidak benar yaitu, Novel Baswedan. Saya akan kejar kemanapun," ujarnya.(Bisma Rizal/dbs)