Sabtu, 25 November 2017 | 08:35 WIB
Korupsi
Setya Novanto Tetap Minta KPK Izin ke Presiden RI
Selasa, 14 November 2017 | 22:32 WIB
Fredrich Yunadi - [Deni Hardimansyah/Skalanews]

Skalanews - Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi menegaskan kliennya tidak akan memenuhi panggilan penyidik KPK sebelum mendapatkan persetujuan dari Presiden RI, Joko Widodo.

Fredrich menyebutkan KPK tidak berwenang memanggil kliennya yang menjabat sebagai Ketua DPR RI yang memiliki hak imunitas.

"Jawaban sama dengan tadi, bahwa KPK tidak berwewenang panggil Ketua DPR karena bertabrakan melanggar pasal 20 Ayat(3) UUD 1945 dan putusan MKRI No 76/PUU-XII/2014," tuturnya saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (14/11).

Fredrich pun menegaskan langkah itu dimaksudkan untuk menghormati konstitusi. Dan hal itu, menurutnya harus juga dilakukan oleh KPK.

"KPK wajib menghormati UUD 1945 menghormat hukum," jelasnya.

Ketika ditanya apa yang hendak dilakukan bila nantinya lembaga anti rasuah itu melakukan upaya paksa, Fredrich pun menjawab, jika hukum bukan milik KPK. "Memang hukum milik mereka," tuturnya singkat.

Seperti diketahui, KPK bakal memeriksa Setya Novanto pada Rabu (15/11) besok. Namun, Setya Novanto mengirim surat dan minta kepada KPK untuk meminta izin kepada Presiden RI.

Surat tersebut mengatasnamakan Biro Kesetjenan dan Badan Keahlian DPR dengan tanda tangan Pelaksana tugas (Plt) Damayanti.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 76/PUU-XII/2014  terkait UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Disebutkan dalam Pasal 245 ayat 1 UU MD3 pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Sedangkan Pasal 245 ayat 3 tidak diubah MK. Pasal tersebut berbunyi:
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka melakukan tindak pidana khusus.(Bisma Rizal/dbs)