Sabtu, 25 November 2017 | 08:36 WIB
Korupsi
KPK: Ketua DPR Sebaiknya Patuhi Hukum, Beri Contoh Publik
Selasa, 14 November 2017 | 23:03 WIB
Setya Novanto - [Deni Hardimansyah/Skalanews]

Skalanews - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sebaiknya Ketua DPR RI Setya Novanto memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (15/11) besok.

Karena hal itu dapat menjadi contoh kepada publik jika Ketua Umum Partai Golkar itu patuh terhadap hukum.

"Nanti kita lihat apakah besok datang atau tidak datang. Tapi saya kira ini seharusnya menjadi bentuk kepatuhan kita terhadap hukum. Kalau kemudian dipanggil oleh penegak hukum sebaiknya datang," ujar Febri saat ditemui wartawan di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

Febri juga menegaskan, pihaknya telah membaca dan meneliti jika klaim hak imunitas Setya Novanto itu tidaklah beralasan.

Karena, persetujuan tertulis yang tertuang dalam pasal 224 Undang-undang MD3 tak ada aturan yang mengharuskan KPK meminta izin terkait pemeriksaan terlebih lagi pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi.

"Tentu saja dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi imunitas tidak bisa digunakan di sana, karena beresiko sekali kalau dengan alasan imunitas seseorang anggota DPR tidak bisa diperiksa atau lebih sulit dalam kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Namun, ketika disinggung akan upaya  jemput paksa yang akan dilakukan KPK terhadap Novanto, Febri menuturkan lembaganya belum terpikirkan untuk menempuh jalur tersebut.

"Terkait panggil paksa sejauh ini belum memiliki rencana itu, karena sejauh ini KPK masih fokus pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga pemanggilan terhadap tersangka besok," kata Febri.

Febri menilai dipanggilnya Novanto ke KPK dapat dijadikannya sebagai kesempatan untuk mengonfirmasi terkait informasi baru terkait fakta yang muncul dalam persidangan kasus korupsi yang ditaksir menyebabkan negara merugi hingga Rp2,3 triliun.

"Sebenarnya ini harus dilihat juga sebagai kesempatan atau ruang untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. Apalagi fakta-fakta yang sudah muncul di persidangan sebenarnya sudah semakin kuat bagi KPK dalam konteks konstruksi hukum e-KTP elektronik," tutupnya.(Bisma Rizal/dbs)