Jumat, 24 November 2017 | 22:00 WIB
Gubernur Riau Minta Kepri Tidak Dirikan Bank Daerah
Kamis, 28 Januari 2016 | 23:29 WIB
-

Skalanews - Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, meminta Pemprov Kepulauan Riau untuk tidak mendirikan bank daerah sendiri yang terpisah dari Bank Riau-Kepulauan Riau.

"Kami berharap kepada Sekda Kepri jangan mendirikan bank (daerah) di Kepri, karena Inilah yang mempersatukan kita," kata Arsyadjuliandi Rachman kepada Sekretaris Daerah Kepri Robert Iwan Lorioux, disela peresmian kantor pusat baru Bank Riau-Kepri (BRK), di Pekanbaru, Kamis.

Arsyadjuliandi menyatakan Bank Riau-Kepri bukan sekedar bank pembangunan daerah, melainkan juga sebagai simbol yang mempersatukan dua provinsi yang sama-sama menjunjung tinggi nilai budaya Melayu tersebut. Karena itu, ia meminta agar kepala daerah sebagai pemegang saham BRK, agar sama-sama membesarkan bank tersebut salah satunya dengan menambah penyertaan modalnya.

"Kami berharap Bupati dan Walikota membantu dengan menambah sahamnya di BRK," ujar pria yang kerap disapa Andi Rachman ini.

Ia berpesan kepada direksi BRK, dengan beroperasinya kantor pusat baru tersebut, manajemen harus benar-benar memperhatikan pelayanan khusus kepada semua daerah yang bernaung di bawah BRK. Gedung berlantai 14 yang diberi nama "Menara Dang Merdu" tersebut dinilainya sudah memiliki fasilitas modern untuk pelayanan perbankan yang sangat jauh beda dengan gedung lama.

"Kantor pusat yang lama memang sudah tidak layak lagi, dengan adanya gedung baru semoga bisa menjalankan pelayanan lebih baik," harap Andi.

Selain itu, Andi Rachman juga berpesan dengan gedung baru, semua jajaran BRK juga diminta harus merubah gaya dan cara bekerja dan pelayanan kearah yang lebih baik. Manajemen BRK harus melayani nasabah dan debitur tanpa pembeda-bedaan yang penting tetap menganut unsur kehati-hatian dan transparansi.

"Jangan pilih-pilih bulu kepada debitur," tukasnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, berharap dengan beroperasinya gedung baru BRK bisa memicu semangat dan kinerja baru dari semua staf dan jajaran Dirut . "Kehadiran BRK harus dapat dirasakan masyararakat, khususnya ekonomi kecil," sarannya singkat.

Gedung BRK sebenarnya sudah selesai dibangun sejak empat tahun lalu, namun baru mendapat izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun 2015. Pembangunan gedung megah itu menelan biaya sekitar Rp250 miliar. (ant/mar)