Jumat, 28 Juli 2017 | 21:55 WIB
Awas OTT: Bupati Pamekasan Kukuhkan Tim Saber Pungli
Kamis, 12 Januari 2017 | 15:48 WIB
Kantor Bupati Pamekasan - [Anang Adriyanto/Skalanews]

Skalanews - Bupati Pamekasan, Madura, Achmad Syafii mengukuhkan Tim Saber (Sapu Bersih) Pungli setempat. Tim Saber Pungli melibatkan aparat lintas sektoral, seperti jaksa, polisi, polisi militer, inspektorat serta akademisi.

"Saya minta Tim Saber Pungli bisa memulai pekerjaan dan tugasnya. Selain membantu melaksanakan pembersihan aksi pungli, saya juga berharap Tim Saber Pungli bisa memberikan rasa aman, nyaman dan gampang bagi masyarakat yang hendak mengurus aneka perizinan di Pamekasan," harap Achmad Syafii, usai mengukuhkan Tim Saber Pungli di Pendopo Ronggosukowati, Kamis (21/1).

Politisi Partai Demokrat itu, berjanji akan segera mengumpulkan seluruh kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor serta kepala bagian terkait pengukuhan Tim Saber Pungli.

Pihaknya akan segera mengumpulkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan pengarahan tentang saber pungli tersebut. Artinya, sebelum tim satgas itu bertindak para instansi telah mendapatkan arahan terlebih dahulu.

"Kepada seluruh pejabat eselon dua, eselon tiga dan eselon empat tersebut, saya akan mengumumkan jika di Pamekasan telah terbentuk Tim Saber Pungli. Saya akan minta seluruh pejabat eselon tidak main-main dengan pungli. Jangan sampai mereka terkena OTT (operasi tangkap tangan) Tim Saber Pungli, karena akan diberi sanksi tegas berupa pencopotan jabatan," tandas Syafii.

Syafii yang akan mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Pamekasan pada 21 April 2018 itu, menegaskan, jika pembentukan Tim Saber Pungli sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No 87 tahun 2016.

Menurut Syafii, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, Tim Saber Pungli berfungsi membangun sistem pencegahan, dan pemberantasan pungli, serta melakukan operasi tangkap tangan. Kemudian merekomendasikan kepada pimpinan agar dilakukan penindakan-penindakan, dan melakukan monitoring.

"Jadi hentikan melakukan pungli karena sanksinya sangat tegas. Malah bisa kehilangan jabatan dan bisa jadi jika kasusnya diteruskan ke pengadilan dan terbukti melanggar hukum maka bisa dipecat sebagai PNS," tandasnya.(Anang Adriyanto/dbs)