Senin, 25 September 2017 | 16:36 WIB
Kapolri Bakal Mendata Ormas Sebelum Jalankan Perppu
Senin, 17 Juli 2017 | 00:15 WIB
-

Skalanews - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan bakal mendata organisasi masyarakat (Ormas) sebelum melakukan pembubaran. Pendataan tersebut bakal melibatkan Kejaksaan dan TNI.

Hal ini sebagai langkah atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahaan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pemerintah bakal mencari ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

"Koordinasi untuk ini kan perlu adanya pendataan adanya instansi dan data dari Kejaksaan, yang perlu kita kumpulkan bersama dari TNI. Setelah itu baru kita mengambil langkah-langkah yang perlu kita lakukan sesuai dengan undang-undang dan akan kita lakukan," kata Tito saat ditemui usai acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Dirinya pun mengklaim, hadirnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila yang bisa membahayakan NKRI. Sehingga, ia tidak mempermasalahkan bila ada pihak yang mendukung atau menentang Perppu tersebut.

"Tapi kalau sudah bicara tentang Pancasila soal NKRI apapun harus kita hadapi," tegas Tito.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengklaim, jika Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak bakal memberikan ruang kesewenangan bagi pemerintah.

Sebab, ia menyebutkan, jika pembubaran tersebut hanya sebatas level administrasi yang bisa digugat di PTUN.

"Yang ingin saya bantah adalah, tidak benar bahwa Perppu itu akan memberi ruang kesewenang-wenangan kepada pemerintah untuk membubarkan ormas. Menurut saya tidak. Jadi sekali lagi, itu levelnya hanya keputusan administrasi dan bisa dibawa di PTUN," katanya.

Dirinya pun menyebutkan, pemerintah memang harus mengambil langkah tegas dan konsisten terhadap ormas-ormas yang disinyalir anti terhadap Pancasila. "Karena perppu suatu penegasan bahwa Pancasila sudah final, dan kita harus menjaga keutuhan bangsa," katanya. (Bisma Rizal/bus)