Jumat, 24 November 2017 | 22:05 WIB
AAI Dorong Kurikulum Pendidikan Profesi Advokat Sesuai Dikti
Rabu, 21 September 2016 | 14:55 WIB
-

Skalanews - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI) yang merupakan organisasi pendiri Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) mendorong pelaksanaan Pendidikan Profesi Advokat yang sesuai dengan ketentuan Kurikulum Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pendidikan profesi advokat yang sesuai dengan standar pendidikan nasional, serta melahirkan advokat yang memiliki kualitas baik.

"Akibat menjamurnya organisasi advokat baru dan mereka menyelenggarakan kursus-kursus advokat sendiri yang tidak memiliki acuan terkait standariasi kurikulum yang jelas, serta abai terhadap standarisasi pendidikan profesi advokat, maka kami mengadakan sosialisasi pendidikan profesi sesuai kurikulum Dikti untuk mencegah advokat instan yang tidak berkualitas," kata Ketua Umum DPP AAI, Muhammad Ismak dalam acara Workhshop AAI-Dikti di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (21/9).

Ismak menerangkan, sebagai akibat banyaknya organisasi advokat baru yang bermunculan dan kemudian menyelenggarakan pendidikan profesi advokat yang tidak memiliki keseragaman dalam standarisasi penyelenggaraannya. Karenanya, ia mengimbau agar para advokat senior maupun yang lainnya untuk tidak bereuforia mendirikan organisasi baru.

"Kita mengimbau para advokat yang lain menahan diri untuk tidak bereuforia dengan mendirikan organisasi baru, bahkan melahirkan advokat dengan standarisasi yang tidak jelas," ujarnya.

Dia menegaskan, pendidikan profesi hendaknya menekankan pemahaman Pendidikan Profesi sebagai pendidikan tinggi di atas level Sarjana (Level 7) dan di bawah Magister (Level 8) sesuai UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permenristek-Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

"Untuk itu AAI bekerjasama dengan Dikti untuk membenahi pendidikan profesi advokat yang ada sekarang ini," tegasnya.

Menurut Ismak, sudah seharusnya AAI mendorong penyelenggaraan pendidikan profesi advokat yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sebab apabila tidak terdapat keseragaman dalam standarisasi penyelenggaraan pendidikan profesi advokat, maka dikhawatirkan berdampak pada kualitas dan profesionalitas para calon-calon advokat hingga merugikan masyarakat yang mencari keadilan. Padahal profesi advokat adalah profesi terhormat alias Officium Nobile," tukas Ismak.

Kegiatan workshop sosialisasi profesi advokat ini sendiri dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari beberapa wilayah di Indonesia serta menghadirkan tokoh-tokoh hukum dalam negeri seperti Mohammad Mahfud M.D, Johanes Gunawan, serta Elly Erawaty sebagai narasumber. Bahkan, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari luar negeri yakni Kenneth R. Puhala. (Deddi Bayu/Bus)