Selasa, 23 Mei 2017 | 12:03 WIB
Masyarakat Cerdas dan Paham Keuangan Takkan Mudah Tertipu
Jumat, 19 Mei 2017 | 06:20 WIB
Muliaman Hadad - [ant]

Skalanews - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai masyarakat yang cerdas dan paham soal keuangan dan cara mengelolanya, tidak akan mudah tertipu dengan investasi ilegal yang merugikan.

Muliaman di Jakarta, Kamis (18/5) menuturkan, saat ini, masyarakat Indonesia telah bertumbuh menjadi kelas menengah dimana kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan menjadi lebih variatif dan semakin kompleks.

Hasil riset Mckinsey menunjukkan bahwa pada 2030 diperkirakan sekitar 61 persen dari total penduduk Indonesia masuk dalam kategori kelas menengah.

"Potensi pertumbuhan kelas menengah ini menjadi target pemasaran produk-produk keuangan. Oleh karenanya, diharapkan masyarakat tidak mudah tertipu pada iming-iming investasi yang memiliki imbal hasil yang sangat tinggi. Harus ada perubahan mindset dan sudut pandang masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang melek dan cerdas keuangan," ujar Muliaman.

Ia menuturkan, untuk mencapai tujuan masyarakat cerdas keuangan memang harus dipersiapkan sejak dini. Tidak hanya sekedar edukasi dan komunikasi untuk mengetahui apa itu keuangan, namun juga harus mampu memahami bagaimana mengelola keuangan secara sehat dan sekaligus bijaksana dalam memilih tawaran produk dan layanan keuangan.

Berdasarkan hasil survei OJK, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia meningkat dibandingkan hasil pada survei serupa yang dilaksanakan OJK pada 2013. Indeks literasi keuangan di 2016 mencapai 29,66 persen, meningkat dibandingkan 2013 yang mencapai 21,84 persen.

Namun, tingkat literasi tersebut masih tertinggal dibandingkan negara-negara kawasan seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang sudah di atas 60 persen. Singapura bahkan sudah mencapai 90 persen lebih.

Angka literasi dan inklusi keuangan yang rendah tersebut, lanjut Muliaman, mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum melek keuangan. Akibatnya, marak terjadi investasi ilegal yang banyak merugikan masyarakat bahkan ada masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi pun menjadi korbannya.

"Oleh karena itu, diperlukan gerakan edukasi yang masif dan program inklusi keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk mereka yang ter-marginalkan, seperti masyarakat ekonomi menengah bawah, masyarakat di perbatasan/daerah terpencil, penduduk lanjut usia, kaum ibu, dan masyarakat disabilitas atau yang berkebutuhan khusus," ujar Muliaman. (bus/antara)