Jumat, 28 Juli 2017 | 21:59 WIB
Perppu Ormas, Bukti Pemerintah Bunuh Sila Keempat Pancasila
Senin, 17 Juli 2017 | 07:09 WIB
Pedri Kasman - [ist]

Skalanews - Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman sepakat jika pemerintah hanya menitik beratkan penerapan Pancasila kepada rakyat saja.

Sedangkan untuk pemerintahan sendiri baik dari masa pemerintahan Orde Lama hingga saat ini bebas nilai. Artinya, terserah pemerintah apakah kebijakan itu sesuai dengan logika liberal, komunis ataupun fasisme.

Terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Menurut Pedri, penerbitan Perppu tersebut cacat nalar. "Iya Perppu itu tidak pantas dan cacat nalar," jelasnya saat dihubungi skalanews, Jakarta, Minggu (16/7).

Dirinya pun menyebutkan, terbitnya Perppu ini telah membunuh nilai sila keempat Pancasila itu sendiri yakni, Kerakyatan atau Demokrasi.

"Pemerintah telah membunuh demokrasi dan sekaligus mengesampingkan fungsi lembaga peradilan," jelasnya.

Pedri pun menyebutkan, jika Perppu ini bakal sangat subjektif. "(Karena) memonopoli pemaknaan terhadap istilah 'bertentangan dengan Pancasila'," jelasnya.

Karena itulah, Pedri menegaskan patut dipertanyakan kemampuan pemerintah Jokowi dalam memetakan persoalan bangsa. "Salah menganalisa, maka salah membuat kebijakan," ungkapnya. (Bisma Rizal/bus)