Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:35 WIB
Kapolri Berharap Kejagung Mau Bergabung di Densus Tipikor
Kamis, 12 Oktober 2017 | 19:03 WIB
-

Skalanews - Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap Kejaksaan Agung mau terlibat dalam Detasemen Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasalnya Densus memerlukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"‎Kalau memang tidak bisa satu atap paling tidak dari Kejaksaan Agung untuk membentuk tim khusus yang melekat sehingga potensi bolak-balik berkas tidak terjadi," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Kamis (12/10).

Tito dalam rapat meminta anggota dewan membujuk Kejaksaan agar bersedia bergabung dengan Densus Tipikor.

"Kami juga harap bantuan dari Komisi III agar ada kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan tentang tim Kejaksaan Agung," sambungnya.

Tito lalu mencontohkan pentingnya jaksa dalam satu atap di Densus tersebut diantaranya agar berkas perkara yang ditangani tidak bolak balik.

Seperti kasus korupsi penjualan kondesat milik negara yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Dari hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait  Perkiraan Kerugian Negara (PKN) kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp35 triliun. Tito pun menyangkan, hingga kini berkas perkara tersebut belum dinyatakan lengkap oleh Kejaksan.

"Padahal lebih besar kerugian negaranya dari e-KTP. Sudah dikirim ke kejaksaan, tapi masih bolak balik," pungkas Tito.

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo menolak bergabung dengan Densus karena menilai Kejaksaan tak selayaknya bergabung dalah satu wadah baru pemberantasan korupsi ‎karena akan mengurangi independensi masing-masing penegak hukum.

"Kami khawatir dengan adanya tumpang tindih dan terdegradasi satu sama lain institusi penegak hukum yang ada," kata Prasetyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/9) lalu.(Frida Astuti/dbs)