Kamis, 19 Oktober 2017 | 19:50 WIB
Politik
Kenaikan Dana Banpol Harus Diiringi Pengawasan Lebih Ketat
Kamis, 6 Juli 2017 | 06:55 WIB
Zainuddin Amali - [wahyu/skalanews]

Skalanews - Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menilai kenaikan dana bantuan bagi partai politik dari Rp108 menjadi Rp1.000 per-suara yang diberikan pemerintah, harus diiringi dengan pengawasan lebih ketat karena menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara yang besar.

"Kami tentu menyambut baik namun karena ini menggunakan dana APBN maka tidak hanya pada pengucuran dananya tapi pengawasan mesti lebih ketat, akuntabel, dan peruntukannya untuk apa harus dijelaskan lebih awal," kata Amali di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/7).

Dia menjelaskan yang paling penting penggunaan APBN itu harus disetarakan dengan penggunaan keuangan negara lainnya misalnya pimpinan parpol melaporkan harta kekayaannya.

Politisi Partai Golkar itu menilai disiplin pimpinan parpol dalam menggunakan dana banpol itu harus diatur dalam aturan khususnya misalnya Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU.

"Itu perlu supaya pengurus parpol disiplin menggunakan keuangan tersebut karena diambil dari APBN," ujarnya.

Terkait kenaikan bantuan tersebut menjadi Rp1.000 per-suara, Amali menilainya harus dilihat kondisi keuangan negara, karena kalau sudah mampu maka tidak masalah.

Menurut dia, di beberapa negara sudah diatur dalam presentase anggaran negaranya sehingga bantuan diberikan tidak per-suara seperti yang diterapkan di Indonesia.

"Jadi, di beberapa negara bukan hitungan berapa rupiah per-suara namun disepakati dalam anggaran negara tersebut yang disepakati dan secara terus menerus," katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebelumnya menyatakan pemerintah sedang mengupayakan kenaikan dana banpol dari sebelumnya yang cuma Rp108 per suara yang diperoleh dalam pemilihan umum (pemilu).

Berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), direncanakan dana banpol menjadi Rp1.000 per suara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Mendagri mengusulkan kenaikan dana banpol, lantaran sejak 10 tahun terakhir angkanya tidak mengalami perubahan.

Sementara itu agar wacana tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang meminta izin perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan untuk Partai Politik. (bus/antara)