Sabtu, 25 November 2017 | 08:49 WIB
Politik
Disebut Terima Fee e-KTP, Golkar Tak Merasa Terlibat Korupsi
Rabu, 15 November 2017 | 05:19 WIB
-

Skalanews - Jajaran Partai Golkar tidak merasa jika partainya diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Zulhendri Hasan saat ditemui wartawan di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

Zulhendri menyebutkan, jika persoalan e-KTP itu masalah personal Setya Novanto.

"Anda harus bedakan mana yang jadi persoalan pak Novanto secara personal, mana yang menjadi persoalan partai pak Novanto sebagai ketua umum ini adalah persoalan personal pak Novanto dalam kasus e-KTP," ujarnya.

Padahal dalam berkas dakwaan untuk mantan Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto disebutkan, jika Partai Golkar terima fee Rp ‎150 miliar. Hal itu pun diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Ketika hal itu dikonfirmasikan, Zulhendri pun menjawab tidak tahu. "Tidak tahu," jawabnya.

Namun, Zulhendri tetap merasa jika persoalan korupsi e-KTP adalah persoalan Novanto sendiri.

"Partai Golkar mensupport upaya-upaya penegakan tindak pidana korupsi sehingga tidak akan menghalang-halangi, tetapi kita menjunjung tinggi proses hukum itu," jelasnya.

Sebetulnya bukan hanya Partai Golkar saja yang disebut kecipratan fee korupsi e-KTP. Terdapat partai-partai lainnya seperti, Partai Demokrat menerima Rp 150 miliar, PDI Perjuangan Rp 80 miliar dan partai lainnya sebesar Rp 80 miliar.

Sebagaimana diketahui, ketika anggaran e-KTP hendak dibahas Setya Novanto, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin berkumpul membahas prosentase fee dan biaya belanja proyek.

Dari angka proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut Novanto, Anas dan Nazaruddin sepakat jika angka untuk fee adalah 49 persen sedangkan belanja fisik e-KTP 51 persen. (Bisma Rizal/bus)