Sabtu, 25 November 2017 | 08:57 WIB
Politik
Ketum Terlibat e-KTP, Golkar Tetap Yakin Kuasai Parlemen
Rabu, 15 November 2017 | 08:15 WIB
Partai Golkar -

Skalanews - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Zulhendri Hasan yakin partai akan tetap menduduki posisi teratas dalam komposisi kursi di Parlemen. Meskipun, saat ini Ketua Umumnya Setya Novanto terjerat dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Kasus e-KTP ini kan sudah mencuat sebelum 2017 tetapi kami partai Golkar tetap bisa kok memenangkan Pilkada (tahun lalu)," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

Atas dasar itulah, Zulhendri pun menambahkan, jika ada yang menyebutkan elektabilitas partai berlambang Pohon Beringin itu akan menurun atas perkara e-KTP itu hanyalah asumsi belaka.

"Silakan saja lembaga survei dan pengamat menilai demikian buktinya ketika Ketua Umum dijabat pak Akbar Tanjung dan terjerat kasus korupsi (Bulog Gate) Golkar malah menduduki urutan pertama (dalam Pemilihan Legislatif 2004)," tuturnya.

Karena menurut Zulhendri, partainya tersebut sudah kuat secara sistem. "Karena Golkar tidak mengandalkan figur tokoh," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung berkata sebaliknya.

Dirinya mengkhawatirkan keberlangsungan partainya setelah Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya.

"Bukan saja prihatin, sedih, tapi juga sangat khawatir," kata Akbar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11).

Akbar menambahkan, situasi Golkar saat ini menunjukkan tren penurunan perolehan suara. Berdasarkan hasil survei, suara Golkar terus menurun.

Menurutnya, suara Golkar sempat menyentuh 7 persen dan terus menurun. Tren penurunan inilah yang membuat Akbar khawatir. Adapun ambang batas parlemen pada undang-undang pemilu adalah 4 persen.

"Kalau di bawah 4 persen boleh dikatakan, ya dalam bahasa saya, bisa terjadi kiamat di Partai Golkar ini," tuturnya.

Padahal, kata dia, Golkar selama ini selalu memiliki wakil di DPR dan suara Golkar dianggap cukup tinggi, terlebih pada era Orde Baru.

Seperti diketahui, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Penetapan ini merupakan yang  kedua kalinya oleh KPK. Sebelumnya, penetapan tersangka yang pertama gugur karena Novanto memenangkan gugatan praperadilan.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan dan diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. (Bisma Rizal/bus)