Rupanya pemerintah lebih 'kesentil' dengan tulisan editorial ketimbang pernyataan sikap sembilan tokoh agama.

Pemerintah 'Gerah' Dituding Berbohong

Rabu , 12 Jan 2011 21:22 WIB
  
  
A+ | Reset | A-
Tudingan melakukan kebohongan terhadap rakyat yang tertuang dalam editorial salah tsau media nasional, rupanya telah membuat 'gerah' pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tulisan editorial tersebut sebenarnya merupakan sorotan dari pernyataan sikap sembilan pemuka agama yang terdiri dari Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Uskup D Situmorang, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suseno, dan Romo Benny Susetyo, membacakan pernyataan sikapnya.

Dalam pernyataan sikapnya mereka menganggap pemerintahan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanah rakyat dan membohongi rakyat. Nah, inilah yang dijadikan topik editorial harian tersebut.

Tapi rupanya pemerintah lebih 'kesentil' dengan tulisan editorial ketimbang pernyataan sikap sembilan tokoh agama. Melalui Menteri Koordinatos Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan keberatannya atas tudingan berbohong tersebut.

Djoko mengatakan pemerintah telah bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga melaksanakan amanat rakyat. Namun jika hasilnya belum sesuai harapan semua rakyat, pemerintah bisa menerima hal itu. Dan pemerintah pun memang belum puas atas hasil kerja selama ini.

Namun, jika pemerintah dikatakan berbohong seperti disebutkan dalam editorial tersebut, menurut Djoko, itu lebih mengarah kepada keseluruhan pemerintahan. Dan, menurut Djoko, hal itu terlalu jauh. Itu menyangkut kejujuran dan integritas seseorang.

"Perlu kita luruskan karena menyangkut integritas. Kita seolah-olah tidak memberikan data dan informasi yang benar kepada masyarakat," jelas Djoko.

"Bohong itu adalah menyangkut integritas seseorang. Kredibilitas seseorang. Jujur atau tidak seseorang," tambah Djoko.

Dalam rapat kerja pada 10 Januari kemarin, Presiden menjelaskan beberapa contoh pencapaian dan yang belum tercapai dalam pemerintahan KIB 2. Presiden memberikan masing-masing 10 contoh, yang tercapai dan belum tercapai.

Yang disampaikan Presiden dan pejabat pemerintahan, Djoko menegaskan, tidak ada yang bohong. Semua berdasarkan data. Tapi, kalau memang ada kalangan yang berbeda pendapat atas data yang disampaikan pejabat pemerintahan itu,  tidak bisa mengatakan pejabat pemerintah itu berbohong.

"Karena berbohong itu tidak berdasarkan data, asumsi yang tidak ada data kebenarannya. Sedangkan pejabat pemerintahan ada datanya," papar Djoko.

Lebih jauh Djoko meminta editorial media massa soal pemerintah berbohong, perlu diluruskan. Itu penting karena menyangkut integritas, kehormatan, ketidakjujuran seseorang, kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan para pejabat mulai dari presiden sampai camat. Pemerintah memiliki data dengan apa yang disampaikan kepada publik. Kalaupun ada perbedaan pendapat, Djoko mempersilakan untuk menggelar diskusi. (buj)
Komentar Anda
Komentar facebook