Sabtu, 24 Agustus 2019 | 19:41 WIB
Sejumlah negara seperti Thailand saat ini sudah cukup agresif untuk memastikan hasil ekspornya disimpan di dalam negeri.
Kebijakan Valas BI Harus Ditunjang Kinerja Bank Nasional
Senin, 12 September 2011 | 16:59 WIB
-
Jakarta - Pengamat ekonomi Anggito Abimanyu mengatakan, rencana kebijakan Bank Indonesia (BI) yang mewajibkan dana hasil ekspor disimpan di bank dalam negeri harus dimulai dengan perbaikan kinerja industri perbankan nasional terlebih dulu. Pasalnya, bank-bank lokal yang memiliki akses mancanegara masih sedikit.

"Kebijakan tersebut sebenarnya sudah harus diterapkan sejak lama. Sejumlah negara seperti Thailand saat ini sudah cukup agresif untuk memastikan hasil ekspornya disimpan di dalam negeri sehingga manfaatnya, baik manfaat valas yang masuk maupun bagi perbankan itu nyata. Meskipun harus diakui setelah mereka ekspor, mereka harus impor juga, modal dan macam-macam. Itu dipermudah juga supaya penggunaan devisa hasil ekspor itu untuk impor," jelas Anggito, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

Menurutnya, kebijakan tersebut juga harus dibuat tanpa mengesankan adanya kontrol devisa. Kebijakan itu harus ada dan diterapkan secara bertahap karena perbankan yang ada di Indonesia tidak beroperasi secara worldwide sehingga masih menggunakan jasa seperti Bank of America, Citibank atau bank-bank yang ada di Singapura.

"Bank Mandiri itu tidak beroperasi di semua negara sehingga memang akses perbankan internasional kita masih sedikit. Ini untuk koreksi kita juga, jangan sampai kita membatasi dalam arti kita meminta mereka masuk, tapi mereka kesulitan melakukan transaksi valas di luar," katanya.

Menurut Anggito, sebagai penunjang kebijakan tersebut, perbankan nasional juga musti lebih giat melakukan ekspansi ke mancanegara. Bank Mandiri sendiri sebagai BUMN baru membuka cabangnya di China belum lama ini.

Bahkan jumlah cabang di Singapura dan Malaysia pun masih minim. "Itu yang membuat para investor atau para pengguna dana tersebut rada segan untuk menyimpan dana di bank-bank dalam negeri karena nanti transaksinya lebih terbatas di dalam negeri," tegas mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu. (wah)